Oleh: Faisal Basri
Dunia sudah berubah. Yang mencolok, di antaranya, harga komoditas tak lagi ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran fisik barang.
Sejak awal tahun 2000-an, perdagangan derivatif komoditas over the counter naik sangat pesat, dari tak sampai 1 triliun dollar AS pada 2002 menjadi 9 triliun dollar AS pada 2007.
Perputaran (turnover) kontrak komoditas yang terjadi di bursa komoditas juga meroket, dari sekitar 100 juta kontrak pada awal tahun 2000-an menjadi lebih dari 400 juta kontrak pada 2008.
Komoditas yang diperdagangkan tak sebatas emas dan logam mulia lainnya, tetapi juga sudah merambah ke berbagai komoditas, termasuk komoditas pangan.
Indeks harga komoditas tak pernah mengalami gejolak setajam sewindu terakhir. Volatilitas harga komoditas luar biasa.
Apalagi biang keladinya kalau bukan membanjirnya minat investor keuangan yang mengadu nasib dalam spekulasi di pasar komoditas sehingga terjadilah financialization of commodities.
Di tengah dunia yang berkelebihan likuiditas luar biasa, jauh melampaui kemampuan sektor produksi untuk menyerapnya, yang merupakan ciri utama dari financially driven capitalism, tampaknya gejolak harga komoditas tak akan mereda.
Tinggal bagaimana kita menyikapinya, membangun kekuatan yang lebih tangguh untuk menghadapi realitas baru itu. Semua negara menghadapi persoalan yang sama. Ada yang lebih siap dan cukup banyak yang terbata-bata meredamnya.
Perekonomian kita tergolong sangat peka terhadap gejolak komoditas. Hal ini mengingat lebih dari separuh pengeluaran masyarakat masih untuk konsumsi makanan dan hampir dua pertiganya diserap oleh makanan belum diolah.
Fakta ini sepatutnya mendorong kita untuk menghadirkan mekanisme stabilisasi harga pangan khususnya dan harga makanan pada umumnya.
Yang paling menderita dari gejolak harga komoditas adalah penduduk miskin karena bobot harga komoditas mencapai 74 persen dalam penghitungan garis kemiskinan.
Masih ada sejumlah faktor lagi yang membuat pergerakan harga komoditas sangat peka terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya: peranan komoditas mencapai 63 persen dari ekspor total dan 34 persen dari impor total, menyumbang 23 persen bagi penerimaan pemerintah, serta menyumbang 26 persen terhadap penciptaan nilai tambah agregat (Bank Dunia, Juni 2010).
Oleh karena itu, pengelolaan komoditas menjadi kunci dalam memajukan perekonomian. Sedemikian penting komoditas bagi perekonomian Indonesia, tetapi kenyataan menunjukkan ironi.
Indonesia bukannya menjadi negara pengekspor utama komoditas, melainkan justru menjadi pengimpor utama komoditas.
Lebih ganjil lagi, justru Singapura masuk sebagai pengekspor utama komoditas (WTO Report 2010). Tak heran jika gejolak harga komoditas dunia semakin sulit diredam.
Tak benar pula kalau pemerintah mengatakan bahwa harga komoditas bukan disebabkan oleh persoalan distribusi. Mudah saja membuktikannya.
Pertama, disparitas harga antardaerah sangat tinggi. Perbedaan harga tertinggi dan harga terendah bisa mencapai empat sampai lima kali lipat.
Kedua, selisih harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen bisa mencapai lebih dari lima kali lipat.
Jadi, masalah komoditas tak sekadar persoalan pasokan, tetapi lebih banyak sebagai persoalan logistik dan mata rantai distribusi.
Pembenahan kedua aspek tersebut niscaya akan memberikan sumbangsih berarti untuk mengurangi gejolak harga, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani produsen.
Alih-alih membenahi persoalan domestik, tampaknya pemerintah lebih memilih jalan pintas, yaitu dengan memangkas bea masuk komoditas impor.
Tanpa pembenahan di dalam negeri, memperlancar impor hanya akan menambah keuntungan importir atau pedagang.
Kelemahan pemerintah yang juga kerap berulang adalah perencanaan impor. Pemerintah baru bergegas kalau sudah terjadi kenaikan harga yang cukup tajam. Kala impor hendak dilakukan, harga-harga di pasar internasional kian melambung.
Sangat boleh jadi data tentang produksi dan permintaan sudah perlu dimutakhirkan. Tak jarang pemerintah berhujah bahwa pasokan cukup atau kita sudah swasembada, padahal harga terus merambat naik.
Jika persoalan-persoalan mendasar tak kunjung tertangani, sulit kiranya bagi Bank Indonesia untuk mengawal laju inflasi agar terkendali. Kebijakan moneter kian tak punya tempat.
Ditambah lagi dengan perilaku pemerintah dalam mengalokasikan anggaran. Bayangkan, lebih dari seperlima belanja cair hanya pada sebulan terakhir (Desember).
Dalam hal ini Indonesia menjadi yang terburuk, dibandingkan dengan India sekalipun.
Sekecil apa pun dampaknya, tabiat seperti itu niscaya menambah tekanan terhadap inflasi. Terbukti inflasi Desember 2010 melambung.
URL Source: http://cetak.kompas.com/read/2011/01/10/02324330/harga.komoditas.dan.inflas
Faisal Basri Pengamat Ekonomi
Dunia sudah berubah. Yang mencolok, di antaranya, harga komoditas tak lagi ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran fisik barang.
Sejak awal tahun 2000-an, perdagangan derivatif komoditas over the counter naik sangat pesat, dari tak sampai 1 triliun dollar AS pada 2002 menjadi 9 triliun dollar AS pada 2007.
Perputaran (turnover) kontrak komoditas yang terjadi di bursa komoditas juga meroket, dari sekitar 100 juta kontrak pada awal tahun 2000-an menjadi lebih dari 400 juta kontrak pada 2008.
Komoditas yang diperdagangkan tak sebatas emas dan logam mulia lainnya, tetapi juga sudah merambah ke berbagai komoditas, termasuk komoditas pangan.
Indeks harga komoditas tak pernah mengalami gejolak setajam sewindu terakhir. Volatilitas harga komoditas luar biasa.
Apalagi biang keladinya kalau bukan membanjirnya minat investor keuangan yang mengadu nasib dalam spekulasi di pasar komoditas sehingga terjadilah financialization of commodities.
Di tengah dunia yang berkelebihan likuiditas luar biasa, jauh melampaui kemampuan sektor produksi untuk menyerapnya, yang merupakan ciri utama dari financially driven capitalism, tampaknya gejolak harga komoditas tak akan mereda.
Tinggal bagaimana kita menyikapinya, membangun kekuatan yang lebih tangguh untuk menghadapi realitas baru itu. Semua negara menghadapi persoalan yang sama. Ada yang lebih siap dan cukup banyak yang terbata-bata meredamnya.
Perekonomian kita tergolong sangat peka terhadap gejolak komoditas. Hal ini mengingat lebih dari separuh pengeluaran masyarakat masih untuk konsumsi makanan dan hampir dua pertiganya diserap oleh makanan belum diolah.
Fakta ini sepatutnya mendorong kita untuk menghadirkan mekanisme stabilisasi harga pangan khususnya dan harga makanan pada umumnya.
Yang paling menderita dari gejolak harga komoditas adalah penduduk miskin karena bobot harga komoditas mencapai 74 persen dalam penghitungan garis kemiskinan.
Masih ada sejumlah faktor lagi yang membuat pergerakan harga komoditas sangat peka terhadap perekonomian Indonesia, di antaranya: peranan komoditas mencapai 63 persen dari ekspor total dan 34 persen dari impor total, menyumbang 23 persen bagi penerimaan pemerintah, serta menyumbang 26 persen terhadap penciptaan nilai tambah agregat (Bank Dunia, Juni 2010).
Oleh karena itu, pengelolaan komoditas menjadi kunci dalam memajukan perekonomian. Sedemikian penting komoditas bagi perekonomian Indonesia, tetapi kenyataan menunjukkan ironi.
Indonesia bukannya menjadi negara pengekspor utama komoditas, melainkan justru menjadi pengimpor utama komoditas.
Lebih ganjil lagi, justru Singapura masuk sebagai pengekspor utama komoditas (WTO Report 2010). Tak heran jika gejolak harga komoditas dunia semakin sulit diredam.
Tak benar pula kalau pemerintah mengatakan bahwa harga komoditas bukan disebabkan oleh persoalan distribusi. Mudah saja membuktikannya.
Pertama, disparitas harga antardaerah sangat tinggi. Perbedaan harga tertinggi dan harga terendah bisa mencapai empat sampai lima kali lipat.
Kedua, selisih harga di tingkat konsumen dan di tingkat produsen bisa mencapai lebih dari lima kali lipat.
Jadi, masalah komoditas tak sekadar persoalan pasokan, tetapi lebih banyak sebagai persoalan logistik dan mata rantai distribusi.
Pembenahan kedua aspek tersebut niscaya akan memberikan sumbangsih berarti untuk mengurangi gejolak harga, sekaligus bisa meningkatkan kesejahteraan petani produsen.
Alih-alih membenahi persoalan domestik, tampaknya pemerintah lebih memilih jalan pintas, yaitu dengan memangkas bea masuk komoditas impor.
Tanpa pembenahan di dalam negeri, memperlancar impor hanya akan menambah keuntungan importir atau pedagang.
Kelemahan pemerintah yang juga kerap berulang adalah perencanaan impor. Pemerintah baru bergegas kalau sudah terjadi kenaikan harga yang cukup tajam. Kala impor hendak dilakukan, harga-harga di pasar internasional kian melambung.
Sangat boleh jadi data tentang produksi dan permintaan sudah perlu dimutakhirkan. Tak jarang pemerintah berhujah bahwa pasokan cukup atau kita sudah swasembada, padahal harga terus merambat naik.
Jika persoalan-persoalan mendasar tak kunjung tertangani, sulit kiranya bagi Bank Indonesia untuk mengawal laju inflasi agar terkendali. Kebijakan moneter kian tak punya tempat.
Ditambah lagi dengan perilaku pemerintah dalam mengalokasikan anggaran. Bayangkan, lebih dari seperlima belanja cair hanya pada sebulan terakhir (Desember).
Dalam hal ini Indonesia menjadi yang terburuk, dibandingkan dengan India sekalipun.
Sekecil apa pun dampaknya, tabiat seperti itu niscaya menambah tekanan terhadap inflasi. Terbukti inflasi Desember 2010 melambung.
URL Source: http://cetak.kompas.com/read/2011/01/10/02324330/harga.komoditas.dan.inflas
Faisal Basri Pengamat Ekonomi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya