Syafiq Basri Assegaff
Para presiden AS rupanya punya sikap berbeda pada transparansi. Jimmy Carter dan Bill Clinton dikenal terbuka, tetapi Ronald Reagan tertutup.
Pada 1985, pada masa Reagan, tak kurang dari 15 juta dokumen dimasukkan sebagai ”rahasia” (classified), jauh di atas jumlah dokumen yang dimusnahkan pada masa Jimmy Carter. Reagan berprinsip, ”jika ragu, maka rahasiakan”. Sebaliknya, Clinton lebih suka transparansi (keterbukaan). Ia bersikap ”ketika ragu, biarkan keluar” sehingga selama pemerintahannya hanya 3,6 juta dokumen rahasia. Ketertutupan sangat ketat muncul kembali pada era George W Bush. Hampir segalanya rahasia sehingga pada masa Bush ada 20,6 juta dokumen digolongkan sebagai classified, enam kali masa Clinton.
Itu di AS. Kita tak tahu seberapa terbuka para pemimpin Indonesia selama ini. Yang jelas, keterbukaan selalu disambut gembira rakyat, siapa pun pemimpinnya. Sebab, keberanian membuka diri penting sebagai dasar pengungkapan kebenaran.
Namun, kita melihat belakangan ini istilah transparansi, sebagaimana keberanian dan patriotisme, telah jadi demikian ”agung”, dikultuskan bagai ”dewa” sehingga mudah sekali transparansi dilupakan sebagai sebuah pilihan. Sesungguhnya bukan hanya transparansi. Yang juga diperlukan adalah keberanian sebab jujur saja tak cukup. Untuk itu, orang harus mengalahkan rasa takut. Bukan saja guna menunjukkan tindakan ”berani karena benar”, melainkan ”benar sekaligus berani”. Sebab, perasaan ’takut’ akan berjalan mesra bersama tindakan ’salah’ dan ’berani’ bergandengan tangan dengan ’kebenaran’, kejujuran, dan kebaikan.
Dosa terbesar
Salah seorang pemimpin yang patut jadi idola kejujuran dan keberanian adalah khalifah keempat, Ali bin Abithalib. Bahkan, seorang filsuf dan sejarawan Nasrani, George Jordac, pun memuji Ali sebagai penghulu keadilan, kejujuran, transparansi, dan patriotisme. Lelaki agung itu tak pernah menyesatkan (bohong) atau mengkhianati siapa pun.
Di antara ribuan cermin konsep kehidupan dan kebijakan yang pernah dikatakan Ali bahwa ”dosa terbesar adalah takut”. Dengan itu, Ali hendak mengatakan, akibat ”takut”-lah segala tindakan dosa atau kemaksiatan terjadi. Orang hanya boleh takut (bertakwa) kepada Tuhan, yakni selalu sadar ia dipantau Allah sehingga ”takut” berbuat dosa. Paralel dengan itu, Ali menyatakan, ”keberanian terbesar adalah sabar”, dan ”modal terbesar adalah percaya diri”. Mengutip Nabi Muhammad SAW, Ali menegaskan, pemimpin harus transparan, adil, berani, dan ikhlas melakukan segalanya tanpa pamrih untuk diri sendiri atau kelompoknya.
Sayang, sekarang orang lebih banyak bicara soal transparansi ketimbang melakukannya. Padahal, zaman kini menuntut semua lebih terbuka dan orang (baca: pimpinan) tak boleh lagi sekadar mengklaim diri sebagai ”menjadi transparan” karena itu tak sama dengan ”bertindak transparan” yang sebenarnya. Artinya, seperti ditulis John Schwartz dari New York Times, transparansi yang dimaksud adalah ”tidak berbohong” dan ”tidak menyembunyikan apa yang dilakukan”.
Yang juga penting dicatat, aturan saja tak cukup membuat organisasi terbuka dan sehat. Warren Bennis (2008) mengingatkan, hanya sikap dan kemauan orang—para pengelola, manajer perusahaan atau pemerintah, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya—sajalah yang dapat melakukannya. Repotnya, tak semua orang senang ”mengunyah” berita yang benar. Padahal, banyak studi menunjukkan, transparansi merupakan faktor utama suksesnya sebuah organisasi dan elemen terpenting kerja sebuah tim.
Benar bahwa peraturan baru dapat membantu memulihkan kepercayaan, tetapi ia tak bisa melangkah jauh. Jika budaya kolusi berkutat mengalahkan budaya kejujuran, para ”pemain” akan mencari berbagai celah menerobos peraturan itu, sekeras apa pun ia. Kejujuran hanya bisa menyebar luas ketika para pemimpin secara tegas membuktikan bahwa keterbukaan akan dinilai tinggi dan diberi penghargaan.
Dengan kata lain, keterbukaan terjadi hanya saat pemimpin memaksakannya demikian. Jika perilaku pimpinan ”anti pada transparansi”, lazimnya, rahasia akan dibongkar oleh para peniup peluit dan orang-orang pemberani.
Salah seorang pendekar transparansi adalah Wali Kota New York Michael Bloomberg yang menyediakan 311 jalur telepon gratis bagi warganya. Konon, hingga tahun lalu, sekitar 49 juta laporan masuk lewat sambungan hotline itu. Bloomberg memilih bekerja di tengah staf dalam ruangan kantor yang tembus pandang ketimbang duduk di kantor pribadi sehingga masyarakat bisa melihat apa yang sedang dikerjakan sang wali kota dan stafnya.
Sesungguhnya saat ini transparansi nyaris mustahil dihalangi. Siapa, di mana, dan kapan saja orang bisa menulis apa pun lewat blog dan situs media sosial lain, baik secara anonim maupun jalur semacam Wikileaks.
Syafiq Basri Assegaff Pengamat Masalah Komunikasi, Sosial, dan Agama; Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina
Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2011/02/07/0349363/ketika.kejujuran.saja.tidak.cukup
Para presiden AS rupanya punya sikap berbeda pada transparansi. Jimmy Carter dan Bill Clinton dikenal terbuka, tetapi Ronald Reagan tertutup.
Pada 1985, pada masa Reagan, tak kurang dari 15 juta dokumen dimasukkan sebagai ”rahasia” (classified), jauh di atas jumlah dokumen yang dimusnahkan pada masa Jimmy Carter. Reagan berprinsip, ”jika ragu, maka rahasiakan”. Sebaliknya, Clinton lebih suka transparansi (keterbukaan). Ia bersikap ”ketika ragu, biarkan keluar” sehingga selama pemerintahannya hanya 3,6 juta dokumen rahasia. Ketertutupan sangat ketat muncul kembali pada era George W Bush. Hampir segalanya rahasia sehingga pada masa Bush ada 20,6 juta dokumen digolongkan sebagai classified, enam kali masa Clinton.
Itu di AS. Kita tak tahu seberapa terbuka para pemimpin Indonesia selama ini. Yang jelas, keterbukaan selalu disambut gembira rakyat, siapa pun pemimpinnya. Sebab, keberanian membuka diri penting sebagai dasar pengungkapan kebenaran.
Namun, kita melihat belakangan ini istilah transparansi, sebagaimana keberanian dan patriotisme, telah jadi demikian ”agung”, dikultuskan bagai ”dewa” sehingga mudah sekali transparansi dilupakan sebagai sebuah pilihan. Sesungguhnya bukan hanya transparansi. Yang juga diperlukan adalah keberanian sebab jujur saja tak cukup. Untuk itu, orang harus mengalahkan rasa takut. Bukan saja guna menunjukkan tindakan ”berani karena benar”, melainkan ”benar sekaligus berani”. Sebab, perasaan ’takut’ akan berjalan mesra bersama tindakan ’salah’ dan ’berani’ bergandengan tangan dengan ’kebenaran’, kejujuran, dan kebaikan.
Dosa terbesar
Salah seorang pemimpin yang patut jadi idola kejujuran dan keberanian adalah khalifah keempat, Ali bin Abithalib. Bahkan, seorang filsuf dan sejarawan Nasrani, George Jordac, pun memuji Ali sebagai penghulu keadilan, kejujuran, transparansi, dan patriotisme. Lelaki agung itu tak pernah menyesatkan (bohong) atau mengkhianati siapa pun.
Di antara ribuan cermin konsep kehidupan dan kebijakan yang pernah dikatakan Ali bahwa ”dosa terbesar adalah takut”. Dengan itu, Ali hendak mengatakan, akibat ”takut”-lah segala tindakan dosa atau kemaksiatan terjadi. Orang hanya boleh takut (bertakwa) kepada Tuhan, yakni selalu sadar ia dipantau Allah sehingga ”takut” berbuat dosa. Paralel dengan itu, Ali menyatakan, ”keberanian terbesar adalah sabar”, dan ”modal terbesar adalah percaya diri”. Mengutip Nabi Muhammad SAW, Ali menegaskan, pemimpin harus transparan, adil, berani, dan ikhlas melakukan segalanya tanpa pamrih untuk diri sendiri atau kelompoknya.
Sayang, sekarang orang lebih banyak bicara soal transparansi ketimbang melakukannya. Padahal, zaman kini menuntut semua lebih terbuka dan orang (baca: pimpinan) tak boleh lagi sekadar mengklaim diri sebagai ”menjadi transparan” karena itu tak sama dengan ”bertindak transparan” yang sebenarnya. Artinya, seperti ditulis John Schwartz dari New York Times, transparansi yang dimaksud adalah ”tidak berbohong” dan ”tidak menyembunyikan apa yang dilakukan”.
Yang juga penting dicatat, aturan saja tak cukup membuat organisasi terbuka dan sehat. Warren Bennis (2008) mengingatkan, hanya sikap dan kemauan orang—para pengelola, manajer perusahaan atau pemerintah, dan mereka yang berpartisipasi di dalamnya—sajalah yang dapat melakukannya. Repotnya, tak semua orang senang ”mengunyah” berita yang benar. Padahal, banyak studi menunjukkan, transparansi merupakan faktor utama suksesnya sebuah organisasi dan elemen terpenting kerja sebuah tim.
Benar bahwa peraturan baru dapat membantu memulihkan kepercayaan, tetapi ia tak bisa melangkah jauh. Jika budaya kolusi berkutat mengalahkan budaya kejujuran, para ”pemain” akan mencari berbagai celah menerobos peraturan itu, sekeras apa pun ia. Kejujuran hanya bisa menyebar luas ketika para pemimpin secara tegas membuktikan bahwa keterbukaan akan dinilai tinggi dan diberi penghargaan.
Dengan kata lain, keterbukaan terjadi hanya saat pemimpin memaksakannya demikian. Jika perilaku pimpinan ”anti pada transparansi”, lazimnya, rahasia akan dibongkar oleh para peniup peluit dan orang-orang pemberani.
Salah seorang pendekar transparansi adalah Wali Kota New York Michael Bloomberg yang menyediakan 311 jalur telepon gratis bagi warganya. Konon, hingga tahun lalu, sekitar 49 juta laporan masuk lewat sambungan hotline itu. Bloomberg memilih bekerja di tengah staf dalam ruangan kantor yang tembus pandang ketimbang duduk di kantor pribadi sehingga masyarakat bisa melihat apa yang sedang dikerjakan sang wali kota dan stafnya.
Sesungguhnya saat ini transparansi nyaris mustahil dihalangi. Siapa, di mana, dan kapan saja orang bisa menulis apa pun lewat blog dan situs media sosial lain, baik secara anonim maupun jalur semacam Wikileaks.
Syafiq Basri Assegaff Pengamat Masalah Komunikasi, Sosial, dan Agama; Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina
Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2011/02/07/0349363/ketika.kejujuran.saja.tidak.cukup
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya