Oleh: David Krisna Alka
Sejarah politik Indonesia pernah memiliki masa saat partai politik diolah secara bermutu dan bernilai.
Periode yang disebut demokrasi liberal 1950-an adalah sebuah masa ketika retorika politik diukur berdasarkan kualitas argumen di parlemen, bukan retorika kacangan dan sekadar spanduk partai di jalanan. Kala itu, politik lebih dihayati sebagai inisiasi kebudayaan ketimbang transaksi kekuasaan.
Namun, kini sangat terasa dan tampak jelas politik merupakan pesta kaum elite. Hal itu terlihat dalam wacana seputar perombakan kabinet dan persoalan yang meliputi Sekretariat Gabungan (Setgab). Hiruk-pikuk soal politik ini didominasi oleh penguasa-penguasa dan elite-elite partai. Jadinya, politik terasa nikmat bagi elite, tetapi jauh dari memberi nikmat kepada rakyat.
Rocky Gerung (2007) pernah menyuarakan bahwa produk politik kepartaian cenderung lebih mengesankan sebuah hasil transaksi bisnis elite partai ketimbang upaya pendidikan politik bermutu untuk rakyat. Politik masih dilihat sebagai peralatan kekuasaan demi kegunaan jangka pendek, bukan pelembagaan nilai-nilai demokrasi untuk peradaban jangka panjang.
Memang peradaban politik kita hari ini dibawa arus negatif semacam praktik politik uang dan transaksi kekuasaan. Kedaulatan etika politik sudah dibajak oleh kekuatan uang. Dalam perebutan kekuasaan mengatasnamakan demokrasi, hampir semua di belakangnya bukanlah pertarungan memperebutkan cita-cita keadaban politik yang bersih dan santun. Semua gagasan dan cita-cita ideologis apa pun tampak telah digeser oleh pertimbangan kapital, yang pekerjaan dan keberadaannya didikte kapital.
Alhasil, apa yang terjadi di negeri ini, yang sangat menonjol justru gejala layaknya saudagar memperebutkan posisi politik sebagai penguatan simbol hegemoni elite. Padahal, sejatinya demokrasi mencari dan menggalang kekuatan untuk mencapai konsensus politik, bukan sekadar demokrasi yang mengandalkan kebebasan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Tameng rakyat
Perubahan politik seharusnya mengartikulasikan kedaulatan dan keresahan rakyat. Kedaulatan politik adalah pemihakan yang menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dulu, zaman Orde Baru, negara merupakan an absolute state. Budaya birokrasi menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus melayani birokrasi, bukan sebaliknya. Sekarang pun tak banyak berubah. Kenyataan ini berkelindan dengan proses politik saat ini, yakni kuatnya supremasi elite partai politik dengan kultur kapitalnya.
Partai politik seolah sudah melepas akar-akarnya: ideologi, identitas, dan independensi moralnya. Basis politik rakyat sekadar tameng untuk mengayuh ”sepeda politik” menuju rumah kekuasaan. Suara rakyat dikelabui untuk memaksakan egoisme kekuasaan yang memihak diri sendiri dan golongannya.
Di samping itu, demokrasi untuk kesejahteraan rakyat hanyalah pemikiran dan gagasan yang nyaring, tetapi buram dalam realitas. Tampak proses politik sangat terpisah antara yang dilakukan partai dan politisinya serta masalah obyektif dalam kehidupan nyata rakyat biasa.
Bung Hatta pernah mengatakan bahwa rakyat adalah jantung hati bangsa. Rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat hidup atau matinya Indonesia yang merdeka. Semua bergantung pada semangat rakyat, rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Artinya, elite politik mesti menjalin hubungan ideologis serta hubungan kerakyatan dan berkeadilan, bukan hubungan transaksional. Harapan kita, rakyat ditempatkan sebagai yang utama karena rakyatlah yang punya kedaulatan.
Kita sangat merindukan elite politik yang memiliki prinsip dan saat menyelenggarakan kerja politik dalam kendali etika, bukan kendali penguasa atau pengusaha. Kita merindukan politik berdaulat dan beradab dalam demokrasi berkeadilan yang mampu mengantarkan perubahan dan kemajuan. Apakah kerinduan ini hanya tinggal kerinduan? Atau kita cukup mencibir saja?
David Krisna Alka Peneliti Populis Institute dan Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/03/21/04235432/mencibir.politik.elite
Sejarah politik Indonesia pernah memiliki masa saat partai politik diolah secara bermutu dan bernilai.
Periode yang disebut demokrasi liberal 1950-an adalah sebuah masa ketika retorika politik diukur berdasarkan kualitas argumen di parlemen, bukan retorika kacangan dan sekadar spanduk partai di jalanan. Kala itu, politik lebih dihayati sebagai inisiasi kebudayaan ketimbang transaksi kekuasaan.
Namun, kini sangat terasa dan tampak jelas politik merupakan pesta kaum elite. Hal itu terlihat dalam wacana seputar perombakan kabinet dan persoalan yang meliputi Sekretariat Gabungan (Setgab). Hiruk-pikuk soal politik ini didominasi oleh penguasa-penguasa dan elite-elite partai. Jadinya, politik terasa nikmat bagi elite, tetapi jauh dari memberi nikmat kepada rakyat.
Rocky Gerung (2007) pernah menyuarakan bahwa produk politik kepartaian cenderung lebih mengesankan sebuah hasil transaksi bisnis elite partai ketimbang upaya pendidikan politik bermutu untuk rakyat. Politik masih dilihat sebagai peralatan kekuasaan demi kegunaan jangka pendek, bukan pelembagaan nilai-nilai demokrasi untuk peradaban jangka panjang.
Memang peradaban politik kita hari ini dibawa arus negatif semacam praktik politik uang dan transaksi kekuasaan. Kedaulatan etika politik sudah dibajak oleh kekuatan uang. Dalam perebutan kekuasaan mengatasnamakan demokrasi, hampir semua di belakangnya bukanlah pertarungan memperebutkan cita-cita keadaban politik yang bersih dan santun. Semua gagasan dan cita-cita ideologis apa pun tampak telah digeser oleh pertimbangan kapital, yang pekerjaan dan keberadaannya didikte kapital.
Alhasil, apa yang terjadi di negeri ini, yang sangat menonjol justru gejala layaknya saudagar memperebutkan posisi politik sebagai penguatan simbol hegemoni elite. Padahal, sejatinya demokrasi mencari dan menggalang kekuatan untuk mencapai konsensus politik, bukan sekadar demokrasi yang mengandalkan kebebasan yang hanya menguntungkan segelintir orang.
Tameng rakyat
Perubahan politik seharusnya mengartikulasikan kedaulatan dan keresahan rakyat. Kedaulatan politik adalah pemihakan yang menjunjung tinggi cita-cita keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. Dulu, zaman Orde Baru, negara merupakan an absolute state. Budaya birokrasi menempatkan rakyat sebagai pihak yang harus melayani birokrasi, bukan sebaliknya. Sekarang pun tak banyak berubah. Kenyataan ini berkelindan dengan proses politik saat ini, yakni kuatnya supremasi elite partai politik dengan kultur kapitalnya.
Partai politik seolah sudah melepas akar-akarnya: ideologi, identitas, dan independensi moralnya. Basis politik rakyat sekadar tameng untuk mengayuh ”sepeda politik” menuju rumah kekuasaan. Suara rakyat dikelabui untuk memaksakan egoisme kekuasaan yang memihak diri sendiri dan golongannya.
Di samping itu, demokrasi untuk kesejahteraan rakyat hanyalah pemikiran dan gagasan yang nyaring, tetapi buram dalam realitas. Tampak proses politik sangat terpisah antara yang dilakukan partai dan politisinya serta masalah obyektif dalam kehidupan nyata rakyat biasa.
Bung Hatta pernah mengatakan bahwa rakyat adalah jantung hati bangsa. Rakyatlah yang menjadi ukuran tinggi rendahnya derajat hidup atau matinya Indonesia yang merdeka. Semua bergantung pada semangat rakyat, rakyat yang sadar dan insaf akan kedaulatan dirinya. Artinya, elite politik mesti menjalin hubungan ideologis serta hubungan kerakyatan dan berkeadilan, bukan hubungan transaksional. Harapan kita, rakyat ditempatkan sebagai yang utama karena rakyatlah yang punya kedaulatan.
Kita sangat merindukan elite politik yang memiliki prinsip dan saat menyelenggarakan kerja politik dalam kendali etika, bukan kendali penguasa atau pengusaha. Kita merindukan politik berdaulat dan beradab dalam demokrasi berkeadilan yang mampu mengantarkan perubahan dan kemajuan. Apakah kerinduan ini hanya tinggal kerinduan? Atau kita cukup mencibir saja?
David Krisna Alka Peneliti Populis Institute dan Aktivis Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/03/21/04235432/mencibir.politik.elite
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya