Politisi "Kutu Loncat" Buah Pragmatisme Partai Politik

Akhir-akhir ini begitu marak kader potensial partai politik berpindah haluan. Kasus seperti ini yang kemudian mendapat tren istilah politisi “kutu loncat”. Demokrat, parpol pemenang pemilu 2009 pun panen anggota baru strategis, bisa diibaratkan seperti gadis cantik yang dikerubuti oleh banyak pria.

Banyak kalangan menilai, peluang karir yang dipandang lebih menjanjikan menjadi alasan utama kepindahan para politisi tersebut. Selain itu, menurut Indria Samego (pengamat LIPI), kepindahan politisi dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan diri, mengingat hampir semua kepala daerah memang tidak ada yang “bersih”, dan mendekati partai penguasa adalah jurus ampuh untuk menghindari pengusutan kasus korupsi.

Bagi partai yang menjadi tambatan baru “si kutu loncat”, tentu akan dengan senang hati membuka lebar-lebar pintu partainya, mengingat para politisi tersebut bisa menjadi “setrum” bertambahnya pundi-pundi suara pada pemilu mendatang. Sebaliknya, bagi partai korban peloncatan, hal ini merupakan peristiwa tak menggembirakan, yang dapat berdampak pada pelemahan infrastruktur partai pada pemilu selanjutnya.

Sebut saja seperti Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dari PAN, Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarun Dajang dari PDI-P, Gubernur NTT Zainul Majdi yang adalah kader PBB, dan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, mereka semua kini telah meninggalkan partai yang telah membesarkan namanya untuk bergabung dengan Demokrat.

Fenomena politisi kutu loncat ini setidaknya memberi sedikit gambaran bagi masyarakat bahwa slogan-slogan untuk kepentingan rakyat adalah cuma sebuah trik politik belaka, realitanya hanyalah untuk kepentingan pribadi mereka. Karena semua yang berbicara adalah tahta dan harta.

Buah Pragmatisme Partai

Disamping karena faktor pribadi, sejatinya serial kutu loncat politisi ini juga buah dari eksperimen pragmatisme politik yang dilakukan oleh hampir semua partai. Hal inilah yang kemudian menular ke pragmatisme politisi.

Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, juga menyatakan saat ini terjadi kesalahan pola pikir dalam partai politik di Indonesia. Partai itu melihat konstituen untuk dimanfaatkan pada arena pemilihan lima tahun sekali. (bataviase.co.id 8/4/10)

Pragmatisme Politik ini begitu kentara juga terjadi saat pemilu-pemilu daerah, di mana partai yang berseberangan idealisme bisa duduk bersama mengusung calon mereka. Gambaran semacam ini menunjukkan bahwa Ideologi partai-partai peserta pemilu bisa dikatakan sama tidak jelasnya.

Karenanya tak heran jika hari kian hari kepercayaan masyarakat semakin merosot, hal ini setidaknya terbukti dari hasil-hasil survei lembaga-lembaga survei yang menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat pada parpol. Demikian halnya dengan menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu nasional maupun daerah.

Wakil Ketum Dewan Pimpinan DPP Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy pernah mengemukakan, sekitar 75 persen dari jumlah penduduk di Indonesia tidak lagi mempercayai partai politk sebagai saluran aspirasinya. (republika 2/4/2011). Hal ini di dasari karena kecenderungan parpol yang hanya mementingkan kepentingan sepihak. Hanya untuk mancari keuntungan dan mementingkan partainya namun mengabaikan kepentingan rakyat.

Parpol dalam Islam

Dalam Islam, sebuah jamaah atau partai (hizb) dibangun berdasar firman Allah SWT: (Dan) Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada Al Khair (Islam), menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran 104).

Imam Ibnu Katsir di dalam memaknai ayat ini menyatakan bahwa maksud dari ayat ini adalah hendaklah ada satu kelompok dari kalangan umat Islam ini untuk melakukan perkara yang dituntut tadi sekalipun melaksanakan perbuatan tersebut wajib atas setiap individu dari umat sesuai dengan kemampuannya (Qur`anil ‘Azhim 1/478). Sedang Sayid Qutb mengatakan tugas kelompok ini adalah menyeru kepada Islam serta melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar (Fi Zhilalil Quran, 4/27).

Politik sendiri dalam kamus bahasa arab ialah siyasah, berasal dari kata sasa-yasusu, biasa diartikan: mengatur, mengendalikan, mengemudi. Terminologinya, politik ialah mengatur urusan umat. Bukannya mengatur urusan pejabat. Maka politik dalam Islam sesungguhnya mengutamakan kepentingan rakyat, baik muslim maupun non muslim.

Maka sudah seharusnya jika fenomena politisi kutu loncat ini bisa menjadi instropeksi bagi partai politik di negri ini. Jangan karena hanya untuk kepentingan pribadi ataupun partai, kemudian mengenyampingkan kepentingan rakyat. Padahal mereka yang memilih adalah rakyat.

Negeri ini juga sudah seharusnya untuk segera berbenah, kita belum sepenuhnya merdeka akibat menerapkan sistem warisan penjajah. Penjajahnya pergi namun sistemnya masih bercokol di negri ini. Akibatnya rakyat menjadi menderita, kekayaan alam yang begitu besarnya pun juga banyak dikuasai oleh asing atas nama kapitalisme. Maka, sudah saatnya untuk berubah menjadi lebih baik.

Sistem sekulerisme memang sudah cacat sejak lahir, keterpurukan Indonesia terjadi bukan sekedar human error (pada manusianya) dalam penerapannya, justru sekulerisme itulah yang membuat manusianya bisa menjadi error.

Oleh karena itu, tidak perlu lagi menganggap jika sistem Islam itu adalah ancaman bagi bangsa, justru sebaliknya, sistem Islamlah yang bisa mengeluarkan Indonesia dari penjajahan non fisik ini. Simak saja kesaksian seorang sejahrawan dari barat, Will Durrant, atas keagungan sistem Islam, ia bertutur dengan jujur: "Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah telah mempersiapkan berbagai kesempatan bagi siapapun yang memerlukannya dan meratakan kesejahteraan selama berabad-abad dalam luasan wilayah yang belum pernah tercatatkan lagi fenomena seperti itu setalah masa mereka ” ( The Story of Civilization). Wallahu a'lam.

Ali Mustofa
Direktur Riset Media Surakarta

Sumber :http://suar.okezone.com/read/2011/05/03/58/452604/58/politisi-kutu-loncat-buah-pragmatisme-partai-politik