Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
Pak Darto,begitu panggilan akrabnya, juga pernah menerbitkan buku pada usianya yang ke-70 tahun, tiga tahun lalu, yang membantah tuduhan Gus Dur, DPR Bukan Taman Kanak-Kanak.Kini,pada usia 73 tahun Pak Darto terpilih kembali menjadi anggota DPR dari partai yang sama, sebagai anggota DPR tertua untuk saat ini. Apa yang diungkapkan Sidarto terkait dengan perbandingan menteri- menteri zaman dulu dan sekarang.“ Menteri-menteri zaman Soekarno itu melarat, tapi idealis,” ucap Sidarto.
Dia menambahkan, “Meski waktu itu sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, juga tidak mau ‘menggadaikannya’.” George McTurnan Kahin, yang karya klasiknya amat terkenal,Nationalism and Revolution in Indonesia, juga menggambarkan betapa kagumnya dia pada kesederhanaan para menteri pada saat itu, seperti Mohammad Natsir dan Dr J Leimena. Namun, Herb Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,mengungkapkan posisi ketua partai sangat privilese, bisa dapat jabatan menteri, kendaraan dinas dari negara, rumah di daerah elite di Menteng, informasi paling awal dari pemerintah, dsb.
Menyusun kabinet di era reformasitentunya amatberbedadengan zaman dulu.Antara 1945–1949 dan 1950–1959 pendekatan keterwakilan politik berpadu dengan kesederhanaan dan karakter para menteri. Walau kabinet pada masa itu berwarna-warni,ada satu partai politik yang tidak ada orangnya di kabinet, yakni Partai Komunis Indonesia. Kalaupun ada orang dari partai itu atau underbow-nya, dia tidak mewakili partai.Kini,di era reformasi, susunan kabinetnya selaluberwarna pelangi, baik pada era Gus Dur,Megawati Sukarnoputri,maupun Susilo Bambang Yudhoyono.
Aroma rebutan kue kekuasaan juga amat kasatmata pada saat ini. Secara normatif Presiden SBY dapat saja mengemukakan bahwa mereka yang akan masuk kabinet harus “kompeten,menguasai,berdedikasi, jujur, dan harus menandatangani kontrak politik yang disebut pakta integritas”, namun realitas politik bisa saja berkata lain.Bayangkan,SBY harus memilih 34 dari 100 nama yang masuk nominasi calon menteri atau menteri muda. Demi bagi-bagi kekuasaan, bukan mustahil struktur kabinet bukannya semakin ramping, melainkan semakin gemuk.
Adu sikut bukan saja terjadi di antara sesama anggota koalisi pendukung SBY-Boediono,antara partai pendukung dan partai-partai yang jump on the band wagon (lompat ke kereta yang sudah berjalan) seperti PDIP dan Partai Golkar, melainkan juga di dalam partaipartai politik itu sendiri.Tengoklah hiruk-pikuk soal manuver tiga parpol (PDIP, Golkar dan Partai Demokrat) agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) soal penetapan perolehan kursi di DPR yang diduga terkait dengan penyusunan kabinet.
Tengok pula saling sodok di dalam dan antarpartai dalam mengajukan nama dan jumlah calon menteri kepada SBY.Tengok pula manuver Achmad Mubarok, wakil ketua umum Partai Demokrat, yang menyebutkan partainya melakukan tekanan politik kepada partai-partai politik mitra koalisi SBY dengan cara mendekati PDIP dan Golkar.
Fasilitas bagi jabatan menteri tampaknya masih amat menggiurkan, sehingga individu atau parpol saling sikut untuk dapat masuk ke dalam kabinet. Di sisi lain, sesuai dengan gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, SBY juga berupaya merekrut calon-calon anggota kabinet bukan hanya dari kalangan profesional dan parpol,melainkan juga dari kelompok-kelompok kepentingan seperti KNPI,Kadin, dan sebagainya.
Dengan mengumpulkan berbagai kekuatan itu,semuanya akan tersedot ke dalam kekuatan diri SBY yang dapat menjadikannya sebagai satu-satunya kekuatan dominan. Kabinet macam apakah yang akan terbentuk nantinya? Jawabnya, bisa kabinet kerja, bisa kabinet pelangi, bisa kabinet gadogado, atau percampuran dari ketiganya.
Persoalan utamanya bukan pada apakah orang yang akan masuk kabinet itu kompeten, menguasai, jujur, dan berdedikasi, melainkan apakah mereka juga memiliki integritas diri atau berkarakter seperti menteri pada masa lalu (1945–1959).Tanpa karakter dan integritas diri, seorang menteri hanya akan menjadi “yes man” atau “pembantu” (bahasa Jawa: rewang), bukan dalam kategori “pembantu” dalam arti asisten yang berani mengatakan tidak jika bosnya menyuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nurani dan kepentingan umum.
Alih-alih memperoleh menterimenteri yang berkualitas,SBY dapat saja terjebak pada gaya casting mencari pemain sinetron seperti yang terjadi pada 2004 lalu.Komunikasi politiknya ke masyarakat sangat menghebohkan tanpa substansi yang sesungguhnya. Kamera televisi akan terus tertuju ke sudut-sudut rumah di Cikeas, kediaman SBY, untuk menunjukkan betapa seriusnya SBY dalam memilih para calon menteri yang akan duduk di kabinet. Mereka yang datang ke rumah SBY juga akan melambaikan tangan disertai senyum ke arah kerumunan wartawan, agar tampak simpatik dan menarik.
Namun, lagi-lagi, apa yang kau cari SBY,jika sesungguhnya paduka tuan sudah mengantongi namanamayangbakal dudukjadi anggota kabinet? Kini bukan lagi masa kampanye untuk mencari dukungan rakyat, melainkan masa untuk berkarya. Pemilu sudah usai berganti dengan bekerja,bekerja,dan bekerja. SBY sebaiknya memperhatikan masukan dari masyarakat bahwa sebaiknya kabinet lebih ramping, kecil, efektif, efisien.
Penambahan jabatan dalam kabinet,apa pun nama dan alasannya,tetap akan dipandang sebagai politik bagi-bagi kekuasaan demi keamanan diri SBY dalam menjalankan kekuasaannya lima tahun mendatang. Anggaran negara sebaiknya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketimbang untuk memfasilitasi jabatan publik yang baru. Di tengah kesulitan keuangan dan defisit anggaran negara yang masih besar,adalah lebih baik menggunakan uang seefisien mungkin.
Masa lima tahun ke depan adalah pertaruhan politik bagi SBY untuk membuktikan bahwa dia dapat mewarisi Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia yang lebih buruk, miskin, banyak pengangguran,dsb. “Quality is more important than quantity!” (Kualitas lebih penting dari pada kuantitas).(*)
URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/266935/38/
IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
Pak Darto,begitu panggilan akrabnya, juga pernah menerbitkan buku pada usianya yang ke-70 tahun, tiga tahun lalu, yang membantah tuduhan Gus Dur, DPR Bukan Taman Kanak-Kanak.Kini,pada usia 73 tahun Pak Darto terpilih kembali menjadi anggota DPR dari partai yang sama, sebagai anggota DPR tertua untuk saat ini. Apa yang diungkapkan Sidarto terkait dengan perbandingan menteri- menteri zaman dulu dan sekarang.“ Menteri-menteri zaman Soekarno itu melarat, tapi idealis,” ucap Sidarto.
Dia menambahkan, “Meski waktu itu sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, juga tidak mau ‘menggadaikannya’.” George McTurnan Kahin, yang karya klasiknya amat terkenal,Nationalism and Revolution in Indonesia, juga menggambarkan betapa kagumnya dia pada kesederhanaan para menteri pada saat itu, seperti Mohammad Natsir dan Dr J Leimena. Namun, Herb Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia,mengungkapkan posisi ketua partai sangat privilese, bisa dapat jabatan menteri, kendaraan dinas dari negara, rumah di daerah elite di Menteng, informasi paling awal dari pemerintah, dsb.
Menyusun kabinet di era reformasitentunya amatberbedadengan zaman dulu.Antara 1945–1949 dan 1950–1959 pendekatan keterwakilan politik berpadu dengan kesederhanaan dan karakter para menteri. Walau kabinet pada masa itu berwarna-warni,ada satu partai politik yang tidak ada orangnya di kabinet, yakni Partai Komunis Indonesia. Kalaupun ada orang dari partai itu atau underbow-nya, dia tidak mewakili partai.Kini,di era reformasi, susunan kabinetnya selaluberwarna pelangi, baik pada era Gus Dur,Megawati Sukarnoputri,maupun Susilo Bambang Yudhoyono.
Aroma rebutan kue kekuasaan juga amat kasatmata pada saat ini. Secara normatif Presiden SBY dapat saja mengemukakan bahwa mereka yang akan masuk kabinet harus “kompeten,menguasai,berdedikasi, jujur, dan harus menandatangani kontrak politik yang disebut pakta integritas”, namun realitas politik bisa saja berkata lain.Bayangkan,SBY harus memilih 34 dari 100 nama yang masuk nominasi calon menteri atau menteri muda. Demi bagi-bagi kekuasaan, bukan mustahil struktur kabinet bukannya semakin ramping, melainkan semakin gemuk.
Adu sikut bukan saja terjadi di antara sesama anggota koalisi pendukung SBY-Boediono,antara partai pendukung dan partai-partai yang jump on the band wagon (lompat ke kereta yang sudah berjalan) seperti PDIP dan Partai Golkar, melainkan juga di dalam partaipartai politik itu sendiri.Tengoklah hiruk-pikuk soal manuver tiga parpol (PDIP, Golkar dan Partai Demokrat) agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) soal penetapan perolehan kursi di DPR yang diduga terkait dengan penyusunan kabinet.
Tengok pula saling sodok di dalam dan antarpartai dalam mengajukan nama dan jumlah calon menteri kepada SBY.Tengok pula manuver Achmad Mubarok, wakil ketua umum Partai Demokrat, yang menyebutkan partainya melakukan tekanan politik kepada partai-partai politik mitra koalisi SBY dengan cara mendekati PDIP dan Golkar.
Fasilitas bagi jabatan menteri tampaknya masih amat menggiurkan, sehingga individu atau parpol saling sikut untuk dapat masuk ke dalam kabinet. Di sisi lain, sesuai dengan gagasan kekuasaan dalam kebudayaan Jawa, SBY juga berupaya merekrut calon-calon anggota kabinet bukan hanya dari kalangan profesional dan parpol,melainkan juga dari kelompok-kelompok kepentingan seperti KNPI,Kadin, dan sebagainya.
Dengan mengumpulkan berbagai kekuatan itu,semuanya akan tersedot ke dalam kekuatan diri SBY yang dapat menjadikannya sebagai satu-satunya kekuatan dominan. Kabinet macam apakah yang akan terbentuk nantinya? Jawabnya, bisa kabinet kerja, bisa kabinet pelangi, bisa kabinet gadogado, atau percampuran dari ketiganya.
Persoalan utamanya bukan pada apakah orang yang akan masuk kabinet itu kompeten, menguasai, jujur, dan berdedikasi, melainkan apakah mereka juga memiliki integritas diri atau berkarakter seperti menteri pada masa lalu (1945–1959).Tanpa karakter dan integritas diri, seorang menteri hanya akan menjadi “yes man” atau “pembantu” (bahasa Jawa: rewang), bukan dalam kategori “pembantu” dalam arti asisten yang berani mengatakan tidak jika bosnya menyuruh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nurani dan kepentingan umum.
Alih-alih memperoleh menterimenteri yang berkualitas,SBY dapat saja terjebak pada gaya casting mencari pemain sinetron seperti yang terjadi pada 2004 lalu.Komunikasi politiknya ke masyarakat sangat menghebohkan tanpa substansi yang sesungguhnya. Kamera televisi akan terus tertuju ke sudut-sudut rumah di Cikeas, kediaman SBY, untuk menunjukkan betapa seriusnya SBY dalam memilih para calon menteri yang akan duduk di kabinet. Mereka yang datang ke rumah SBY juga akan melambaikan tangan disertai senyum ke arah kerumunan wartawan, agar tampak simpatik dan menarik.
Namun, lagi-lagi, apa yang kau cari SBY,jika sesungguhnya paduka tuan sudah mengantongi namanamayangbakal dudukjadi anggota kabinet? Kini bukan lagi masa kampanye untuk mencari dukungan rakyat, melainkan masa untuk berkarya. Pemilu sudah usai berganti dengan bekerja,bekerja,dan bekerja. SBY sebaiknya memperhatikan masukan dari masyarakat bahwa sebaiknya kabinet lebih ramping, kecil, efektif, efisien.
Penambahan jabatan dalam kabinet,apa pun nama dan alasannya,tetap akan dipandang sebagai politik bagi-bagi kekuasaan demi keamanan diri SBY dalam menjalankan kekuasaannya lima tahun mendatang. Anggaran negara sebaiknya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, ketimbang untuk memfasilitasi jabatan publik yang baru. Di tengah kesulitan keuangan dan defisit anggaran negara yang masih besar,adalah lebih baik menggunakan uang seefisien mungkin.
Masa lima tahun ke depan adalah pertaruhan politik bagi SBY untuk membuktikan bahwa dia dapat mewarisi Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia yang lebih buruk, miskin, banyak pengangguran,dsb. “Quality is more important than quantity!” (Kualitas lebih penting dari pada kuantitas).(*)
URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/266935/38/
IKRAR NUSA BHAKTI
Profesor Riset Bidang Intermestic Affairs LIPI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya