Sepanjang tahun 2007 sampai pertengahan 2011 penyerapan dana pemerintah untuk program revitalisasi perkebunan kakao dan karet lebih rendah dibandingkan kelapa sawit. Gamal Nasir, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, mengatakan penyebab rendahnya penyerapan anggaran karena petani karet dan kakao tidak memiliki perusahaan penjamin untuk pengajuan kredit ke perbankan.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan penyerapan dana revitalisasi perkebunan karet sepanjang 2007 sampai pertengahan tahun ini sebesar Rp 244,05 miliar yang meliputi 6.823 hektare dan melibatkan 3.553 keluarga petani. Realisasi dana perkebunan kakao Rp 37,1 miliar yang meliputi 1.493 hektare dan melibatkan 1.094 keluarga petani.
Gamal mengatakan perbankan lebih berminat memberi kredit ke pelaku usaha kelapa sawit karena perusahaan-perusahaan itu berinisiatif membuat perkebunan untuk petani plasma dan setelah itu baru mengundang perbankan untuk memberikan pinjaman. Sektor kelapa sawit telah menyerap dana revitalisasi perkebunan Rp 7,1 triliun, meliputi 160.860 hektare dengan keterlibatan 75.290 keluarga petani.
Program revitalisasi perkebunan merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006 ditujukan untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui peremajaan, perluasan, dan rehabilitasi tiga komoditas (kelapa sawit, karet, dan kakao). Program ini sebenarnya berakhir tahun lalu, tapi dilanjutkan lagi tahun ini sampai tahun 2014.
Target luas lahan yang direvitalisasi mencapai 343.279 hektare. Dari lahan seluas itu, target kelapa sawit mencapai 223.996 hektare, karet 119.008 hektare, dan kakao 13.173 hektare.
Perkebunan rakyat menjadi target utama revitalisasi terutama perkebunan karet dan kakao yang mencapai 90% dari total lahan. Saat ini luas tanaman kakao 1,59 juta hektare dengan luas perkebunan rakyat 1,47 juta hektare. Sementara, luas tanaman karet 3,4 juta hektare di mana perkebunan rakyat mencapai 2,9 juta hektare.
Suharto Honggokusumo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia, mengatakan ada dua kendala yang dihadapi petani karet untuk memperoleh pinjaman bank. Pertama, tidak banyak petani karet yang memiliki sertifikat kebun untuk dijadikan jaminan kepada perbankan. Kedua, masih minimnya perusahaan swasta yang menjadi penjamin petani karet.
Sebagian besar petani menjual karetnya ke pedagang pengumpul. Hambatannya pedagang pengumpul belum tentu bersedia menjadi penjamin petani. “Jadi perlu dipelajari dulu pihak mana yang lebih tepat untuk dijadikan penjamin petani karet,” kata dia.
Oleh: Qayuum Amri
Data Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan penyerapan dana revitalisasi perkebunan karet sepanjang 2007 sampai pertengahan tahun ini sebesar Rp 244,05 miliar yang meliputi 6.823 hektare dan melibatkan 3.553 keluarga petani. Realisasi dana perkebunan kakao Rp 37,1 miliar yang meliputi 1.493 hektare dan melibatkan 1.094 keluarga petani.
Gamal mengatakan perbankan lebih berminat memberi kredit ke pelaku usaha kelapa sawit karena perusahaan-perusahaan itu berinisiatif membuat perkebunan untuk petani plasma dan setelah itu baru mengundang perbankan untuk memberikan pinjaman. Sektor kelapa sawit telah menyerap dana revitalisasi perkebunan Rp 7,1 triliun, meliputi 160.860 hektare dengan keterlibatan 75.290 keluarga petani.
Program revitalisasi perkebunan merujuk Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2006 ditujukan untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat melalui peremajaan, perluasan, dan rehabilitasi tiga komoditas (kelapa sawit, karet, dan kakao). Program ini sebenarnya berakhir tahun lalu, tapi dilanjutkan lagi tahun ini sampai tahun 2014.
Target luas lahan yang direvitalisasi mencapai 343.279 hektare. Dari lahan seluas itu, target kelapa sawit mencapai 223.996 hektare, karet 119.008 hektare, dan kakao 13.173 hektare.
Perkebunan rakyat menjadi target utama revitalisasi terutama perkebunan karet dan kakao yang mencapai 90% dari total lahan. Saat ini luas tanaman kakao 1,59 juta hektare dengan luas perkebunan rakyat 1,47 juta hektare. Sementara, luas tanaman karet 3,4 juta hektare di mana perkebunan rakyat mencapai 2,9 juta hektare.
Suharto Honggokusumo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia, mengatakan ada dua kendala yang dihadapi petani karet untuk memperoleh pinjaman bank. Pertama, tidak banyak petani karet yang memiliki sertifikat kebun untuk dijadikan jaminan kepada perbankan. Kedua, masih minimnya perusahaan swasta yang menjadi penjamin petani karet.
Sebagian besar petani menjual karetnya ke pedagang pengumpul. Hambatannya pedagang pengumpul belum tentu bersedia menjadi penjamin petani. “Jadi perlu dipelajari dulu pihak mana yang lebih tepat untuk dijadikan penjamin petani karet,” kata dia.
Oleh: Qayuum Amri
Sumber:http://www.indonesiafinancetoday.com/read/12535/Penyerapan-Dana-Revitalisasi-Karet-dan-Kakao-Rendah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya