Oleh: Arief Budisusilo
Jika Putaran Doha mampet antara lain gara-gara subsidi dan proteksi produk pertanian yang dilakukan negara maju, itu wajar-wajar saja.
Bukan saja lantaran isu pertanian adalah salah satu pokok masalah sensitif, karena menyangkut urusan perut, melainkan juga kepentingan antarnegara berbeda, dan bisa jadi berbenturan.
Itu pula yang tecermin dari dinamika Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Ketahanan Pangan (World Summit on Food Security) yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di markas besarnya di Roma, sejak Senin hingga Rabu pekan ini.
"Sayang sekali, perhatian negara maju terhadap KTT ini sangat kurang. Mereka mengirimkan wakil dari level menteri pun tidak," ujar Menteri Pertanian Suswono saat mendampingi Wakil Presiden Boediono menjelaskan hasil-hasil KTT itu, di hotel Hassler Roma, tempat delegasi Indonesia menginap.
"Jadinya, ini seperti semangat antarnegara berkembang saja," sambung menteri yang baru sebulan duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II itu.
Kegundahan Suswono masuk akal. Pasalnya, dalam deklarasi KTT itu jelas-jelas disebutkan perlunya dukungan internasional-tentu dari negara maju-bagi negara berkembang untuk menerapkan program nasional yang bertujuan membangun sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan.
Apalagi, ketahanan pangan dunia saat ini dalam "situasi darurat", meminjam istilah Direktur Eksekutif World Food Programme Jaosette Sheeran.
Jacques Diouf, Dirjen FAO, bahkan menyerukan kepada pemerintahan seluruh dunia untuk mengucurkan dana sedikitnya US$44 miliar guna menghentikan kelaparan kronis yang diderita 1,02 miliar orang.
Betul, seperenam penduduk dunia kini kelaparan, yang berarti satu dari setiap enam orang di sekitar kita. Bahkan, setiap enam detik satu anak tewas karena perutnya tak sanggup lagi menahan sakit akibat malnutrisi.
Apalagi jika memproyeksikan penduduk dunia yang bakal mencapai 9 miliar pada tahun 2050, FAO memproyeksikan produksi pangan harus meningkat setidaknya 70% dari posisi saat ini jika ingin mencapai tujuan pembangunan milenium (MDG's) dengan target mengurangi level kelaparan menjadi sekitar 400 juta orang di seantero jagat ini.
Tantangan global
Meningkatnya insiden kelaparan dunia, yang melonjak sekitar 200 juta dalam 2 tahun terakhir, terutama dipicu oleh kombinasi dari tingginya harga pangan, krisis finansial, dan kejutan iklim.
Harga pangan melonjak akibat krisis keuangan dan krisis energi. Harga gandum meroket lebih dari dua kali lipat sejak 2007, yang mencapai puncaknya pada pertengahan 2008.
Apalagi kenaikan harga energi memicu lonjakan harga pupuk, sehingga biaya produksi pertanian ikut terdongkrak, atau menggelembungkan biaya subsidi yang mempersulit negara berkembang. Warga miskin memprotes ketidakberdayaan mereka membeli makanan.
Di sisi lain, komitmen negara donor membantu negara berkembang untuk mengatasi krisis pangan juga terus menurun. Pada 1980, sumbangan negara donor untuk pembangunan pertanian masih mencapai 19%, yang anjlok tinggal 8,3% pada 2006, merujuk data FAO.
Di level perdagangan internasional, perundingan kesepakatan perdagangan mengalami gangguan serius lantaran sejumlah negara maju berkukuh dalam subsidi dan proteksi pertanian.
Karena itulah, Wakil Presiden Boediono dalam pidatonya yang tak sampai 10 menit di depan delegasi KTT Roma, menyerukan perlunya perbaikan lingkungan perdagangan demi kesinambungan produksi pangan global.
"Kita butuh aturan perdagangan internasional yang mendukung pembangunan pertanian di negara berkembang," ujarnya seraya menekankan agar Putaran Doha diaktifkan kembali.
Posisi Indonesia
Indonesia, dengan produksi beras di level 60 juta ton per tahun saat ini, memiliki posisi penting dalam pasok pangan dunia, karena berpotensi menghasilkan produksi pangan jauh lebih besar daripada kebutuhan domestik.
Karena itu, Indonesia dianggap punya peranan penting dalam pasokan pangan dunia. "Indonesia telah cukup memenuhi kebutuhan sendiri, karena itu kita punya keinginan menyumbang dari sisi suplai untuk mengurangi tekanan supply-demand dunia," ujar Boediono.
Tentu pemerintah tidak bisa sendirian, meski menurut Menteri Pertanian Suswono, porsi anggaran yang berkaitan dengan sektor pertanian saat ini sudah mencapai 5% dari total APBN.
Pemerintah bersama swasta tengah menjajaki pengembangan Food Estate di kawasan Indonesia timur. Dalam waktu dekat, menurut Suswono, Presiden akan mengeluarkan keputusan agar program itu segera berjalan.
Namun, patut diingatkan agar keterlibatan swasta tidak kebablasan. Dari banyak pengalaman di dunia, keterlibatan swasta termasuk perusahaan multinasional justru tidak berpihak kepada kepentingan domestik.
Di sinilah masalahnya. Di Roma, kalangan lembaga swadaya masyarakat menyerukan hal yang sama. Paralel dengan KTT, sedikitnya 642 orang penggiat pangan dari 93 negara, yang mewakili 450 organisasi nonpemerintah, berkumpul dalam gerakan sosial.
Mereka mendesak penghentian penjarahan lahan oleh modal swasta dari luar. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, lebih dari 40 juta hektare lahan subur di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur telah dialihfungsikan melalui kesepakatan kolutif, menggantikan produksi pangan lokal untuk kepentingan produksi berorientasi ekspor.
Inilah esensi kesenjangan kepentingan itu. Karena itu, ketimbang mempromosikan investasi industri pertanian besar-besaran, pemerintahan perlu lebih fokus pada reformasi struktural untuk hak-hak sipil dan pribumi atas sumber daya lahan dan air, demi ketahanan pangan. (arief.budisusilo @bisnis.co.id)
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Arief Budisusilo
Wartawan Bisnis Indonesia
Jika Putaran Doha mampet antara lain gara-gara subsidi dan proteksi produk pertanian yang dilakukan negara maju, itu wajar-wajar saja.
Bukan saja lantaran isu pertanian adalah salah satu pokok masalah sensitif, karena menyangkut urusan perut, melainkan juga kepentingan antarnegara berbeda, dan bisa jadi berbenturan.
Itu pula yang tecermin dari dinamika Konferensi Tingkat Tinggi Dunia tentang Ketahanan Pangan (World Summit on Food Security) yang diselenggarakan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di markas besarnya di Roma, sejak Senin hingga Rabu pekan ini.
"Sayang sekali, perhatian negara maju terhadap KTT ini sangat kurang. Mereka mengirimkan wakil dari level menteri pun tidak," ujar Menteri Pertanian Suswono saat mendampingi Wakil Presiden Boediono menjelaskan hasil-hasil KTT itu, di hotel Hassler Roma, tempat delegasi Indonesia menginap.
"Jadinya, ini seperti semangat antarnegara berkembang saja," sambung menteri yang baru sebulan duduk di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II itu.
Kegundahan Suswono masuk akal. Pasalnya, dalam deklarasi KTT itu jelas-jelas disebutkan perlunya dukungan internasional-tentu dari negara maju-bagi negara berkembang untuk menerapkan program nasional yang bertujuan membangun sektor pertanian dan mencapai ketahanan pangan.
Apalagi, ketahanan pangan dunia saat ini dalam "situasi darurat", meminjam istilah Direktur Eksekutif World Food Programme Jaosette Sheeran.
Jacques Diouf, Dirjen FAO, bahkan menyerukan kepada pemerintahan seluruh dunia untuk mengucurkan dana sedikitnya US$44 miliar guna menghentikan kelaparan kronis yang diderita 1,02 miliar orang.
Betul, seperenam penduduk dunia kini kelaparan, yang berarti satu dari setiap enam orang di sekitar kita. Bahkan, setiap enam detik satu anak tewas karena perutnya tak sanggup lagi menahan sakit akibat malnutrisi.
Apalagi jika memproyeksikan penduduk dunia yang bakal mencapai 9 miliar pada tahun 2050, FAO memproyeksikan produksi pangan harus meningkat setidaknya 70% dari posisi saat ini jika ingin mencapai tujuan pembangunan milenium (MDG's) dengan target mengurangi level kelaparan menjadi sekitar 400 juta orang di seantero jagat ini.
Tantangan global
Meningkatnya insiden kelaparan dunia, yang melonjak sekitar 200 juta dalam 2 tahun terakhir, terutama dipicu oleh kombinasi dari tingginya harga pangan, krisis finansial, dan kejutan iklim.
Harga pangan melonjak akibat krisis keuangan dan krisis energi. Harga gandum meroket lebih dari dua kali lipat sejak 2007, yang mencapai puncaknya pada pertengahan 2008.
Apalagi kenaikan harga energi memicu lonjakan harga pupuk, sehingga biaya produksi pertanian ikut terdongkrak, atau menggelembungkan biaya subsidi yang mempersulit negara berkembang. Warga miskin memprotes ketidakberdayaan mereka membeli makanan.
Di sisi lain, komitmen negara donor membantu negara berkembang untuk mengatasi krisis pangan juga terus menurun. Pada 1980, sumbangan negara donor untuk pembangunan pertanian masih mencapai 19%, yang anjlok tinggal 8,3% pada 2006, merujuk data FAO.
Di level perdagangan internasional, perundingan kesepakatan perdagangan mengalami gangguan serius lantaran sejumlah negara maju berkukuh dalam subsidi dan proteksi pertanian.
Karena itulah, Wakil Presiden Boediono dalam pidatonya yang tak sampai 10 menit di depan delegasi KTT Roma, menyerukan perlunya perbaikan lingkungan perdagangan demi kesinambungan produksi pangan global.
"Kita butuh aturan perdagangan internasional yang mendukung pembangunan pertanian di negara berkembang," ujarnya seraya menekankan agar Putaran Doha diaktifkan kembali.
Posisi Indonesia
Indonesia, dengan produksi beras di level 60 juta ton per tahun saat ini, memiliki posisi penting dalam pasok pangan dunia, karena berpotensi menghasilkan produksi pangan jauh lebih besar daripada kebutuhan domestik.
Karena itu, Indonesia dianggap punya peranan penting dalam pasokan pangan dunia. "Indonesia telah cukup memenuhi kebutuhan sendiri, karena itu kita punya keinginan menyumbang dari sisi suplai untuk mengurangi tekanan supply-demand dunia," ujar Boediono.
Tentu pemerintah tidak bisa sendirian, meski menurut Menteri Pertanian Suswono, porsi anggaran yang berkaitan dengan sektor pertanian saat ini sudah mencapai 5% dari total APBN.
Pemerintah bersama swasta tengah menjajaki pengembangan Food Estate di kawasan Indonesia timur. Dalam waktu dekat, menurut Suswono, Presiden akan mengeluarkan keputusan agar program itu segera berjalan.
Namun, patut diingatkan agar keterlibatan swasta tidak kebablasan. Dari banyak pengalaman di dunia, keterlibatan swasta termasuk perusahaan multinasional justru tidak berpihak kepada kepentingan domestik.
Di sinilah masalahnya. Di Roma, kalangan lembaga swadaya masyarakat menyerukan hal yang sama. Paralel dengan KTT, sedikitnya 642 orang penggiat pangan dari 93 negara, yang mewakili 450 organisasi nonpemerintah, berkumpul dalam gerakan sosial.
Mereka mendesak penghentian penjarahan lahan oleh modal swasta dari luar. Dalam kurun waktu kurang dari setahun, lebih dari 40 juta hektare lahan subur di Afrika, Asia, Amerika Latin, dan Eropa Timur telah dialihfungsikan melalui kesepakatan kolutif, menggantikan produksi pangan lokal untuk kepentingan produksi berorientasi ekspor.
Inilah esensi kesenjangan kepentingan itu. Karena itu, ketimbang mempromosikan investasi industri pertanian besar-besaran, pemerintahan perlu lebih fokus pada reformasi struktural untuk hak-hak sipil dan pribumi atas sumber daya lahan dan air, demi ketahanan pangan. (arief.budisusilo @bisnis.co.id)
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Arief Budisusilo
Wartawan Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya