Oleh: M.Sigit Cahyono
Beberapa hari ini, bangsa Indonesia mempunyai hajat besar, Forum Pertemuan Nasional (National Summit). Sebanyak 1.424 stakeholders, mulai dari pejabat pemerintah, Kadin, DPR, DPRD, korporasi, akademisi, hingga LSM berkumpul untuk merumuskan agenda pembangunan 5 tahun ke depan.
Forum akbar bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis" ini digelar di Menara Bidakara Jakarta pada 29-30 Oktober 2009. Kali ini, bukan hanya masalah ekonomi saja yang dibicarakan, melainkan juga mencakup kesejahteraan sosial sampai pertahanan keamanan.
Mampukah National Summit 2009 menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara ini?
Pada awal pemerintahan SBY yang kedua, tantangan yang dihadapi cukup besar. Selain kondisi ekonomi yang tidak menentu, terutama infrastruktur dan energi, kondisi masyarakat Indonesia juga belum bisa dikatakan sejahtera. Tingkat kemiskinan masih tinggi, hampir 35 juta jiwa (15%), begitu juga pengangguran, yang mencapai 10 juta (9%).
Selain itu kondisi politik, hukum, dan keamanan juga belum stabil. Struktur lembaga negara masih rancu, otonomi daerah masih amburadul, korupsi banyak, sampai kondisi keamanan yang masih rawan. Belum lagi upaya menjaga kedaulatan negara yang belum dilakukan secara maksimal.
Di sisi lain, tantangan global juga semakin besar. Dunia masih belum lepas dari krisis ekonomi global. Belum lagi permasalahan perubahan iklim yang kompleks, membuat banyak negara berharap penuh kepada Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam memerangi pemanasan global.
Dengan kondisi seperti itu, cukup tepat kiranya pemerintah mengadakan National Summit, agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, tidak miskin, aman, dan bisa menjadi pemimpin dunia.
Dalam National Summit 2009, ada beberapa agenda yang dibahas. Pertama, bidang ekonomi. Pembahasan akan difokuskan pada enam sektor, yaitu persoalan pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, pangan, industri, dan jasa lainnya. Bidang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Agenda yang dibicarakan adalah permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, dan keagamaan.
Adapun, di bidang politik, hukum dan keamanan, akan memfokuskan diri pada pemantapan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi, terorisme; serta reformasi hukum.
Semua agenda itu akan dibawa oleh pemerintah pusat untuk dibahas bersama pemerintah daerah, LSM, serikat pekerja, media, dan dunia usaha.
"Sedikit" Perbaikan Pemerintah sebagai penyelenggara harus bisa memaparkan program kerjanya selama 100 hari, 1 tahun, sampai 5 tahun ke depan dengan baik. Kita akan melihat, seperti apa kemampuan pemerintah baru ini melalui rumusan program kerjanya. Harapannya, program yang sudah berjalan dengan baik, dilanjutkan. Sementara program yang gagal bisa diperbaiki, dan yang paling penting lagi, menciptakan program-program baru yang inovatif dan realistis.
Sebagai contoh, di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro sudah lumayan meskipun jauh dari target awal pemerintah 5 tahun yang lalu. Lewat triple track strategy, pemerintah saat itu menargetkan pertumbuhan rerata 6,6% (2004-2009), penurunan pengangguran dari 9,5% ke 5,1% dan kemiskinan dari 16,6% ke 8,2%. Namun, target itu jauh dari tercapai, karena lemahnya implementasi dan koordinasi. Kualitas pertumbuhan rendah, penyerapan tenaga kerja minim, dan ketimpangan kian lebar. Penyerapan kerja kian didominasi sektor informal, sejalan dengan deindustrialisasi di sektor industri.
Oleh karena itu, yang harus dilakukan saat ini adalah menggerakkan ekonomi riil melalui penurunan suku bunga bank, pemberian kredit lunak bagi UKM, sampai pemberian insentif khusus bagi industri tertentu, terutama yang padat karya.
Selain itu, regulasi juga harus diperbaiki misalnya dengan program one window yang akan diimplementasikan tahun depan.
Persoalan energi
Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah infrastruktur, terutama penyediaan energi baik listrik maupun bahan bakar. Kondisi listrik yang byar pet merupakan kelemahan mencolok pemerintah periode lalu. Sejumlah perbaikan harus dilakukan, misalnya peninjauan ulang blue print energi, termasuk proyek pembangkit listrik 10 MW, harus tepat sasaran. Begitu juga penyediaan bahan bakar yang merupakan salah satu elemen penting dalam menggerakkan sektor riil. Pemerintah harus bisa menggenjot produksi BBM agar tidak impor, termasuk mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, air, surya, angin, gelombang, bahkan biomassa. Jika itu bisa dilakukan, suplai energi akan terjamin.
Sementara itu, di bidang kesra, diperlukan upaya maksimal untuk mengatasi kemiskinan. Program-program yang sudah teruji seperti PNPM, KUR, Jamkesmas dan PKH harus lebih dioptimalkan. Adapun, program yang tidak jelas seperti BLT, harus ditinjau ulang karena memanjakan masyarakat dan menyedot APBN yang besar. Perlu ada program pengganti yang lebih mendidik lagi.
Fokus lain adalah permasalahan perubahan iklim. Mengingat besarnya dampak yang akan menimpa bangsa ini akibat pemanasan global, upaya-upaya komprehensif harus segera dilaksanakan. Misalnya, menghentikan sekarang juga pembakaran dan perusakan hutan, terumbu karang, dan illegal fishing, sampai mengupayakan aplikasi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan sampah untuk energi. Jika bisa dilakukan, kita akan menjadi leader dalam upaya perang melawan pemanasan global.
Bidang polhukam juga tidak boleh diabaikan. Kestabilan politik adalah kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, akan meningkatkan kepercayaan diri dan dunia internasional, bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang jujur, beradab, dan bermartabat.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah jaminan keamanan bagi seluruh elemen, baik WNI maupun WNA. Karena semakin aman suatu bangsa, semakin banyak orang yang berinvestasi dan berwisata, yang secara otomatis meningkatkan devisa negara. Termasuk yang paling penting adalah menunjukkan kedaulatan negara, misalnya menjaga keutuhan pulau-pulau terluar, memberantas gerakan-gerakan separatis, dan berperan aktif dalam forum internasional. Ini semua akan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, berdaulat, dan tidak mau diobok-obok bangsa lain.
Beberapa hal di atas merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam National Summit 2009. Jika semua bisa dilaksanakan dengan baik, saya yakin tujuan pembangunan ini akan tercapai.
Namun, semua tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen dari seluruh stakeholder. Oleh karena itu, pemerintah harus merangkul semua pihak, dan menampung seluruh masukan yang muncul dalam forum tersebut. Tentunya implementasi dari forum tersebut diharapkan bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh kalangan dunia usaha, LSM, pekerja, media massa, sampai kalangan rakyat kecil yang akan merasakan dampaknya.
Semoga impian menjadi negeri yang besar dan bermartabat bisa terwujud!
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Oleh M.Sigit Cahyono
Direktur Operasional MST Preneurs UGM Yogyakarta, dan Kandidat Doktor di Universiti Teknologi Petronas Malaysia
Beberapa hari ini, bangsa Indonesia mempunyai hajat besar, Forum Pertemuan Nasional (National Summit). Sebanyak 1.424 stakeholders, mulai dari pejabat pemerintah, Kadin, DPR, DPRD, korporasi, akademisi, hingga LSM berkumpul untuk merumuskan agenda pembangunan 5 tahun ke depan.
Forum akbar bertema "Mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil, dan Demokratis" ini digelar di Menara Bidakara Jakarta pada 29-30 Oktober 2009. Kali ini, bukan hanya masalah ekonomi saja yang dibicarakan, melainkan juga mencakup kesejahteraan sosial sampai pertahanan keamanan.
Mampukah National Summit 2009 menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara ini?
Pada awal pemerintahan SBY yang kedua, tantangan yang dihadapi cukup besar. Selain kondisi ekonomi yang tidak menentu, terutama infrastruktur dan energi, kondisi masyarakat Indonesia juga belum bisa dikatakan sejahtera. Tingkat kemiskinan masih tinggi, hampir 35 juta jiwa (15%), begitu juga pengangguran, yang mencapai 10 juta (9%).
Selain itu kondisi politik, hukum, dan keamanan juga belum stabil. Struktur lembaga negara masih rancu, otonomi daerah masih amburadul, korupsi banyak, sampai kondisi keamanan yang masih rawan. Belum lagi upaya menjaga kedaulatan negara yang belum dilakukan secara maksimal.
Di sisi lain, tantangan global juga semakin besar. Dunia masih belum lepas dari krisis ekonomi global. Belum lagi permasalahan perubahan iklim yang kompleks, membuat banyak negara berharap penuh kepada Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam memerangi pemanasan global.
Dengan kondisi seperti itu, cukup tepat kiranya pemerintah mengadakan National Summit, agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar, tidak miskin, aman, dan bisa menjadi pemimpin dunia.
Dalam National Summit 2009, ada beberapa agenda yang dibahas. Pertama, bidang ekonomi. Pembahasan akan difokuskan pada enam sektor, yaitu persoalan pembangunan infrastruktur, energi, transportasi, pangan, industri, dan jasa lainnya. Bidang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Agenda yang dibicarakan adalah permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perubahan iklim, dan keagamaan.
Adapun, di bidang politik, hukum dan keamanan, akan memfokuskan diri pada pemantapan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah, pencegahan dan pemberantasan korupsi, terorisme; serta reformasi hukum.
Semua agenda itu akan dibawa oleh pemerintah pusat untuk dibahas bersama pemerintah daerah, LSM, serikat pekerja, media, dan dunia usaha.
"Sedikit" Perbaikan Pemerintah sebagai penyelenggara harus bisa memaparkan program kerjanya selama 100 hari, 1 tahun, sampai 5 tahun ke depan dengan baik. Kita akan melihat, seperti apa kemampuan pemerintah baru ini melalui rumusan program kerjanya. Harapannya, program yang sudah berjalan dengan baik, dilanjutkan. Sementara program yang gagal bisa diperbaiki, dan yang paling penting lagi, menciptakan program-program baru yang inovatif dan realistis.
Sebagai contoh, di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi makro sudah lumayan meskipun jauh dari target awal pemerintah 5 tahun yang lalu. Lewat triple track strategy, pemerintah saat itu menargetkan pertumbuhan rerata 6,6% (2004-2009), penurunan pengangguran dari 9,5% ke 5,1% dan kemiskinan dari 16,6% ke 8,2%. Namun, target itu jauh dari tercapai, karena lemahnya implementasi dan koordinasi. Kualitas pertumbuhan rendah, penyerapan tenaga kerja minim, dan ketimpangan kian lebar. Penyerapan kerja kian didominasi sektor informal, sejalan dengan deindustrialisasi di sektor industri.
Oleh karena itu, yang harus dilakukan saat ini adalah menggerakkan ekonomi riil melalui penurunan suku bunga bank, pemberian kredit lunak bagi UKM, sampai pemberian insentif khusus bagi industri tertentu, terutama yang padat karya.
Selain itu, regulasi juga harus diperbaiki misalnya dengan program one window yang akan diimplementasikan tahun depan.
Persoalan energi
Yang tidak kalah pentingnya adalah masalah infrastruktur, terutama penyediaan energi baik listrik maupun bahan bakar. Kondisi listrik yang byar pet merupakan kelemahan mencolok pemerintah periode lalu. Sejumlah perbaikan harus dilakukan, misalnya peninjauan ulang blue print energi, termasuk proyek pembangkit listrik 10 MW, harus tepat sasaran. Begitu juga penyediaan bahan bakar yang merupakan salah satu elemen penting dalam menggerakkan sektor riil. Pemerintah harus bisa menggenjot produksi BBM agar tidak impor, termasuk mengoptimalkan pengembangan energi terbarukan seperti panas bumi, air, surya, angin, gelombang, bahkan biomassa. Jika itu bisa dilakukan, suplai energi akan terjamin.
Sementara itu, di bidang kesra, diperlukan upaya maksimal untuk mengatasi kemiskinan. Program-program yang sudah teruji seperti PNPM, KUR, Jamkesmas dan PKH harus lebih dioptimalkan. Adapun, program yang tidak jelas seperti BLT, harus ditinjau ulang karena memanjakan masyarakat dan menyedot APBN yang besar. Perlu ada program pengganti yang lebih mendidik lagi.
Fokus lain adalah permasalahan perubahan iklim. Mengingat besarnya dampak yang akan menimpa bangsa ini akibat pemanasan global, upaya-upaya komprehensif harus segera dilaksanakan. Misalnya, menghentikan sekarang juga pembakaran dan perusakan hutan, terumbu karang, dan illegal fishing, sampai mengupayakan aplikasi teknologi ramah lingkungan, seperti pemanfaatan sampah untuk energi. Jika bisa dilakukan, kita akan menjadi leader dalam upaya perang melawan pemanasan global.
Bidang polhukam juga tidak boleh diabaikan. Kestabilan politik adalah kunci dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitu juga penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, akan meningkatkan kepercayaan diri dan dunia internasional, bahwa ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang jujur, beradab, dan bermartabat.
Hal lain yang harus diperhatikan adalah jaminan keamanan bagi seluruh elemen, baik WNI maupun WNA. Karena semakin aman suatu bangsa, semakin banyak orang yang berinvestasi dan berwisata, yang secara otomatis meningkatkan devisa negara. Termasuk yang paling penting adalah menunjukkan kedaulatan negara, misalnya menjaga keutuhan pulau-pulau terluar, memberantas gerakan-gerakan separatis, dan berperan aktif dalam forum internasional. Ini semua akan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar, berdaulat, dan tidak mau diobok-obok bangsa lain.
Beberapa hal di atas merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam National Summit 2009. Jika semua bisa dilaksanakan dengan baik, saya yakin tujuan pembangunan ini akan tercapai.
Namun, semua tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen dari seluruh stakeholder. Oleh karena itu, pemerintah harus merangkul semua pihak, dan menampung seluruh masukan yang muncul dalam forum tersebut. Tentunya implementasi dari forum tersebut diharapkan bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh kalangan dunia usaha, LSM, pekerja, media massa, sampai kalangan rakyat kecil yang akan merasakan dampaknya.
Semoga impian menjadi negeri yang besar dan bermartabat bisa terwujud!
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Oleh M.Sigit Cahyono
Direktur Operasional MST Preneurs UGM Yogyakarta, dan Kandidat Doktor di Universiti Teknologi Petronas Malaysia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya