Oleh: Agust Supriadi
Penurunan jumlah penduduk miskin yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diikuti dengan melonjaknya ketimpangan pendapatan masyarrakat di perdesaan.
Rasio Gini yang dirilis BPS pekan lalu memang menunjukkan rasio Gini secara nasional pada tahun ini sebesar 0,331 atau turun dari tahun lalu yang mencapai 0,357.
Penurunan rasio Gini hanya terjadi di perkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan di perdesaan justru meningkat menjadi 0,297 dari 0,288.
Rasio Gini dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz, yakni kurva dua dimensi antara distribusi penduduk dan distribusi pengeluaran per kapita.
W. Yoandin Inawan, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, menjelaskan apabila diukur dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat rasio Gini 0,331 menggambarkan ketimpangan ekonomi secara nasional pada tahun ini berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
Namun, hal itu tidak merata karena di perdesaan justru ketimpangan ekonominya melebar karena faktor migrasi penduduk dari kota ke desa.
"Jadi ini karena faktor migrasi. Ketika orang dari Jawa pindah ke luar Jawa, mereka itu penduduk yang memiliki kualitas tinggi dan pekerja," paparnya.
BPS juga melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,32% dari total jumlah penduduk, berkurang 1,51 juta jiwa dari 32,53 juta jiwa per Maret tahun lalu atau 14,15% dari total jumlah peduduk saat itu.
Penurunan penduduk miskin lebih banyak terjadi di perkotaan, yaitu sebanyak 0,81 juta jiwa dari 11,91 juta pada Maret 2009, sedangkan di perdesaan hanya berkurang 0,69 juta jiwa dari 20,62 juta jiwa.
"Perlu diklarifikasi lagi oleh BPS karena angka [penurunan kemiskinan] itu signifikan. [Dalam setahun terakhir] tidak ada kebijakan baru dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga agak sulit dipercaya kalau angka kemiskinan berkurang," ujar Latif Adam, Kepala Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengomentari data itu.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo mengaku sangat sulit meyakini data BPS. "Jadi sebagai ilmuwan, saya sulit percaya data BPS. Namun, kita memang tidak punya sumber data yang lain karena biaya statistik itu mahal."
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Agust Supriadi
Bisnis Indonesia
Penurunan jumlah penduduk miskin yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), diikuti dengan melonjaknya ketimpangan pendapatan masyarrakat di perdesaan.
Rasio Gini yang dirilis BPS pekan lalu memang menunjukkan rasio Gini secara nasional pada tahun ini sebesar 0,331 atau turun dari tahun lalu yang mencapai 0,357.
Penurunan rasio Gini hanya terjadi di perkotaan dari 0,362 menjadi 0,352, sedangkan di perdesaan justru meningkat menjadi 0,297 dari 0,288.
Rasio Gini dipakai untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh yang didasarkan pada kurva Lorenz, yakni kurva dua dimensi antara distribusi penduduk dan distribusi pengeluaran per kapita.
W. Yoandin Inawan, Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS, menjelaskan apabila diukur dari tingkat pendapatan masyarakat, tingkat rasio Gini 0,331 menggambarkan ketimpangan ekonomi secara nasional pada tahun ini berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.
Namun, hal itu tidak merata karena di perdesaan justru ketimpangan ekonominya melebar karena faktor migrasi penduduk dari kota ke desa.
"Jadi ini karena faktor migrasi. Ketika orang dari Jawa pindah ke luar Jawa, mereka itu penduduk yang memiliki kualitas tinggi dan pekerja," paparnya.
BPS juga melaporkan jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2010 mencapai 31,02 juta jiwa atau 13,32% dari total jumlah penduduk, berkurang 1,51 juta jiwa dari 32,53 juta jiwa per Maret tahun lalu atau 14,15% dari total jumlah peduduk saat itu.
Penurunan penduduk miskin lebih banyak terjadi di perkotaan, yaitu sebanyak 0,81 juta jiwa dari 11,91 juta pada Maret 2009, sedangkan di perdesaan hanya berkurang 0,69 juta jiwa dari 20,62 juta jiwa.
"Perlu diklarifikasi lagi oleh BPS karena angka [penurunan kemiskinan] itu signifikan. [Dalam setahun terakhir] tidak ada kebijakan baru dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga agak sulit dipercaya kalau angka kemiskinan berkurang," ujar Latif Adam, Kepala Ekonom Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengomentari data itu.
Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo mengaku sangat sulit meyakini data BPS. "Jadi sebagai ilmuwan, saya sulit percaya data BPS. Namun, kita memang tidak punya sumber data yang lain karena biaya statistik itu mahal."
URL Source: http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL
Agust Supriadi
Bisnis Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya