Oleh: Mufid A. Busyairi
Kekeringan sebetulnya fenomena biasa. Sebagai negara tropis dengan dua musim, hujan dan kemarau, setiap tahun keduanya akan datang silih berganti di Indonesia. Bedanya ada pada intensitas, frekuensi, dan durasinya yang selalu berubah-ubah. Namun, berdasarkan catatan dari tahun ke tahun, ada kecenderungan kekeringan yang terjadi menuju ke arah lebih buruk. Meski ada banyak faktor yang mempengaruhi kekeringan, El Nino dipastikan menjadi salah satu pemicu yang memperburuk cekaman kekeringan.
El Nino membuat musim kemarau berpeluang mengalami percepatan empat dasarian (sekitar 40 hari) dan musim hujan mundur selama empat dasarian (Irianto, 2006). Artinya, musim kemarau menjadi lebih lama sekitar 80 hari dibanding kondisi normal dan musim hujan mengalami pengurangan waktu yang sama. Karena curah hujan yang turun bersifat tetap, pada satu sisi kondisi ini membuat musim kemarau menjadi lebih lama. Di sisi lain, hari hujan menjadi lebih pendek sehingga peluang banjir amat besar. Bagi petani dan dunia pertanian, dua kondisi itu sama-sama tidak menguntungkan.
Menurut perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, El Nino akan melanda Indonesia pada Agustus 2009-Januari 2010. Anomali cuaca ini ditandai oleh berkurangnya hujan di wilayah timur, tengah, dan barat Indonesia. Akibatnya, suplai air bagi pertanian jadi amat terbatas. Menurut Menteri Pertanian Anton Apriyantono, El Nino akan membuat daerah-daerah lumbung padi dicekam kekeringan sehingga sebagian mengalami puso. Potensi penurunan produksi beras pada 2010 mencapai 1,6 juta ton.
Bukan kali ini saja El Nino terjadi. Sayangnya, selama ini usaha antisipasi, termasuk cara mengelola risiko El Nino, belum dilakukan secara komprehensif. Semua cenderung seremonial, parsial, ad hoc, berorientasi proyek, kurang memperhatikan aspek keberlanjutan program, dan tidak menyentuh akar persoalan. Ilustrasinya dengan mudah diamati dari usaha "dramatisasi" El Nino. Begitu otoritas resmi menyatakan El Nino berpeluang terjadi, hampir semua sektor terkait berlomba dan berpacu memanfaatkan legitimasi itu untuk memuluskan proyek sektoral. Muncullah program pompanisasi, hujan buatan, perbaikan embung, pemberian air bersih, dan pengadaan traktor. Padahal, menurut otoritas resmi, El Nino yang berpeluang terjadi intensitasnya rendah. Pendekatan ini juga nyaris tak berubah: selalu diulang-ulang tiap tahun seolah-olah segalanya masih sama.
Selama ini bencana, termasuk kekeringan akibat El Nino, selalu identik dengan keterbatasan dan penderitaan. Ini terjadi karena El Nino kita diposisikan sebagai faktor pembatas. Akan berbeda halnya bila kita menganggap El Nino sebagai peluang: peluang untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana-apa pun wujud bencana itu--setiap saat. Cara ini tidak bisa ditawar-tawar karena krisis air adalah keniscayaan. Ini ditandai tiga hal (Irianto, 2003). Pertama, kesulitan air kini tidak hanya terjadi di wilayah endemi kekeringan klasik, seperti Gunungkidul dan Nusa Tenggara Timur, tapi juga merambah daerah yang berlimpah sumber air, seperti Bogor. Kedua, wilayah yang kesulitan air bergeser dan terus meluas, bergerak dari daerah hilir menuju ke arah hulu. Ketiga, terjadi peningkatan interval lama kekeringan sehingga lama hujan tahunan rendah.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana, termasuk El Nino, diperlukan kelembagaan yang solid. Baik di level prediksi dan antisipasi (preventif) maupun saat penanggulangan (kuratif). Ketika kekeringan terjadi, biasanya akan diiringi krisis air bersih, sawah puso, kelaparan, dan busung lapar akibat stok pangan menipis. Di level penanggulangan, Badan Penanggulangan Bencana (pusat dan daerah) harus bergerak cepat "memadamkan kebakaran" dengan memberikan bantuan air bersih, bahan pangan, dan kesehatan dasar bagi warga yang membutuhkan. Keterlambatan dalam memobilisasi dan memberikan bantuan ini akan berakibat makin parahnya penderitaan warga yang menjadi korban.
Terkait dengan itu, satu hal yang terpenting, pemerintah harus menjamin cadangan beras tersedia memadai, termasuk kelancaran distribusinya. Cadangan yang memadai akan menjamin stabilisasi harga. Cadangan beras pemerintah yang hanya 350 ribu ton tidak masuk kategori aman. Bila dampak El Nino besar dan produksi menurun seperti perkiraan Menteri Pertanian, pasar akan "panas" dan mudah digoyang spekulasi oleh pedagang. Cadangan itu amat kecil ketimbang cadangan beras pemerintah di Cina (34 juta ton), India (7 juta ton), Thailand (2 juta ton), Vietnam (1 juta ton), Jepang (1 juta ton), Korea Selatan (1,1 juta ton), dan Filipina (0,75 ton). Untuk negara kepulauan dengan penduduk sebesar Indonesia, cadangan yang aman setidaknya 1-1,5 juta ton beras.
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera menyepakati besaran cadangan beras ini. Jumlah cadangan beras bersifat dinamis. Kalau kondisi aman, jumlah cadangan beras bisa 1 juta ton. Sebaliknya, ketika kondisi tidak aman, jumlah cadangan harus 1,5 juta ton. Untuk saat ini pengadaan beras buat menambah cadangan itu masih bisa dilakukan sampai September saat panen gadu berakhir. Pemerintah dan DPR bisa segera menyepakati untuk memerintahkan Bulog menambah pengadaan beras. Mumpung masih ada waktu 2 bulan.
Pertanian merupakan sektor yang boros menggunakan air. Kampanye efisiensi penggunaan air perlu dilakukan secara berkelanjutan. Masih banyak petani yang berpikir harus menanam padi saat melihat air menggenang di sawah, tanpa berhitung sebulan atau dua bulan bakal kekeringan. Karena itu, Sekolah Lapang Iklim perlu dimassalkan pada petani. Lewat sekolah ini, petani bisa diajari "membaca" peta iklim, menyusun pola tanam, dan memperkirakan hasil. Pengembangan pertanian organik dengan metode system of rice intensification juga semestinya dimassifkan secara serius. Sebab, selain tidak perlu menggunakan asupan air dalam jumlah besar seperti pada pertanian konvensional, metode ini pada akhirnya dapat memperbaiki unsur hara tanah. Selain itu, riset dan rakitan teknologi harus diarahkan untuk mengantisipasi anomali iklim tersebut. Penciptaan varietas baru, misalnya, tidak hanya berfokus pada produksi yang tinggi dan berumur genjah, tapi juga bisa beradaptasi dengan baik pada tanah dan iklim suboptimal (salinitas tinggi, kekeringan, dan genangan tinggi).
Upaya ini harus diintegrasikan dengan usaha jangka menengah dengan memanen hujan (rain harvest). Prinsipnya, kelebihan air di musim hujan ditampung dan disimpan di dalam waduk, bendung, situ, embung, dan bangunan fisik penampung air lain untuk dimanfaatkan pada musim kemarau. Dalam jangka panjang, selain bisa meningkatkan cadangan air tanah, ini dapat meningkatkan pendapatan petani. Dalam jangka panjang, persepsi bahwa air merupakan sumber daya yang tidak terbatas, bersifat given, dan bisa diperoleh gratis harus dicampakkan dari tiap kepala warga negeri ini. Persepsi itu jadi biang perilaku boros dan tidak bertanggung jawab kepada alam. Hanya dengan kearifan memperlakukan alam sebagai pembatas kehidupan peradaban bumi bisa diselamatkan.
URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/08/13/Opini/index.html
Mufid A. Busyairi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI Komisi IV dari Fraksi Kebangkitan Bangsa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya