Oleh: Hendardi
Setelah bertemu dengan Presiden, 19 Juli lalu di Istana, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden Yudhoyono menyoroti ihwal susila, moral, atau akhlak bangsa. Kasus video porno membuatnya malu dan sedih ketika berada di luar negeri (Kompas, 20/7).
Perhatian dan sorotannya atas urusan susila itu mengesankan seolah-olah pijakan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi dapat menjerumuskannya. Seolah-olah HAM dan demokrasi mengabaikan upaya memperkukuh akhlak. Salah paham ini perlu dijernihkan.
Dalam lingkup HAM, kebebasan adalah bagian penting, baik bersifat pada dirinya maupun untuk dirinya. Kebebasan yang pertama disebut kebebasan dasar, yang kedua dinamakan kebebasan yang bersifat sosial.
Berpikir, berkeyakinan, dan beragama adalah tiga kebebasan dasar yang bersifat mutlak karena tak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan perang atau darurat sekalipun. Ketiganya melekat pada orang yang berpikir dengan sel- sel otak.
Adapun kebebasan yang bersifat sosial dapat dibatasi atau ditangguhkan sesuai dengan syarat-syarat masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, bergerak, dan bermukim serta menjalankan kegiatan lainnya adalah kebebasan yang berelasi dengan orang lain.
Tak jarang kebebasan disalahpahami. Seolah-olah kebebasan adalah sesuatu yang dapat membahayakan orang sehingga muncul wacana yang menyalahkan, muncul tekanan, muncul tindakan membatasi, bahkan larangan. Rezim otoriter pada masa Orde Baru berkepentingan mengekang dan melarang kebebasan, bahkan kebebasan berdakwah sejumlah dai, karena kebebasan ini dapat digunakan oposisi atau kelompok lain untuk melemparkan aib ke mukanya dan menganjurkan demokrasi. Orde Baru juga membatasi dan mengekang kebebasan organisasi dan keyakinan politik.
Kebebasan juga dapat dipertalikan dengan ”perlawanan” terhadap pihak pemegang otoritas: tak hanya politik, tetapi juga suatu golongan budaya. Dalam hal otoritas budaya merasa terabaikan, maka dapat ditunjukkan mereka dalam kaitan dengan dugaan perilaku yang memerosotkan moral atau akhlak.
Penerimaan atas kebebasan setiap orang dalam HAM internasional memang mengakhiri kedaulatan negara yang absolut. Setiap negara otoriter dan berkelakuan buruk atas HAM bukan saja mendapat sorotan, bahkan juga sanksi moral dan tekanan dari komunitas internasional. Sebaliknya, mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM akan mendapat solidaritas.
Perkukuh akhlak
Pada dasarnya, pijakan nilai- nilai HAM memperkukuh penanaman moral atau akhlak sebab nilai-nilai itu menghendaki harkat pada peningkatan martabat manusia dilindungi sepenuhnya. Dalam HAM, semua orang setara tanpa membeda-bedakan asal- usul kelompok, suku dan etnisitas, warna kulit, agama, bahasa, jenis kelamin dan orientasi seksual, serta latar budaya maupun ideologi. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara seorang dan yang lain.
HAM juga memandang manusia secara utuh. Setiap orang harus dihormati, tak boleh direndahkan atau dihina. Integritas atau keutuhan pribadinya dilindungi—tak boleh disiksa, dilukai, diperkosa, atau dibunuh—agar ia tetap utuh. Kebutuhan hidupnya—pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan— harus dipenuhi.
Akhlak yang diajarkan dalam HAM adalah mengikis kesewenang-wenangan, membangkitkan toleransi dan solidaritas bagi korban (mereka yang lemah), memberikan tempat yang semestinya bagi kaum perempuan dan minoritas tanpa diskriminasi, melindungi anak, serta menunjukkan empati bagi penyandang cacat.
Relasi sesama dihangatkan oleh semangat persaudaraan, persamaan, dan itu mengakhiri kekerasan, peperangan, atau konflik bersenjata. Tampak bahwa yang disemai bukan kebencian atas kelompok lain, apalagi kemurkaan rasial, melainkan justru kesetaraan sehingga tak seorang pun diabaikan.
Norma HAM tak hanya telah menjadi hukum internasional, tetapi juga sebagai bagian dari hukum nasional yang menandai berlakunya prinsip kewajiban negara. Begitu juga fondasi demokrasi sebagai sistem pemerintahan modern yang dapat dinikmati warga negara.
Memuliakan manusia
Dengan begitu, HAM dapat memperkukuh akhlak bangsa karena nilai-nilainya hendak memuliakan manusia. Ia menunjukkan rasa hormat atas setiap orang tanpa membeda-bedakan asal- usul dan warna sehingga perdamaian dan kerja sama terjalin antarsesama. Kemerosotan akhlak bukan karena implementasi HAM. Kemerosotan akhlak bukan saja masalah beredarnya video porno, tetapi yang lebih gawat adalah korupsi, pemalakan, suap, kerakusan, kepicikan, bisnis yang menghalalkan segala cara, perdagangan perempuan dan anak, kejahatan serius, serta politik yang tak pernah dipertanggungjawabkan.
Mengimplementasi komitmen atas HAM sangat jelas manfaatnya karena yang diajarkan adalah cinta sesama manusia dan solidaritas bagi mereka yang lemah.
URL Source: http://cetak.kompas.com/read/2010/07/30/03394719/ham.perkukuh.akhlak.bangsa
HENDARDI
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute
Setelah bertemu dengan Presiden, 19 Juli lalu di Istana, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Presiden Yudhoyono menyoroti ihwal susila, moral, atau akhlak bangsa. Kasus video porno membuatnya malu dan sedih ketika berada di luar negeri (Kompas, 20/7).
Perhatian dan sorotannya atas urusan susila itu mengesankan seolah-olah pijakan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi dapat menjerumuskannya. Seolah-olah HAM dan demokrasi mengabaikan upaya memperkukuh akhlak. Salah paham ini perlu dijernihkan.
Dalam lingkup HAM, kebebasan adalah bagian penting, baik bersifat pada dirinya maupun untuk dirinya. Kebebasan yang pertama disebut kebebasan dasar, yang kedua dinamakan kebebasan yang bersifat sosial.
Berpikir, berkeyakinan, dan beragama adalah tiga kebebasan dasar yang bersifat mutlak karena tak dapat ditangguhkan dalam keadaan apa pun, bahkan dalam keadaan perang atau darurat sekalipun. Ketiganya melekat pada orang yang berpikir dengan sel- sel otak.
Adapun kebebasan yang bersifat sosial dapat dibatasi atau ditangguhkan sesuai dengan syarat-syarat masyarakat demokratis. Kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, bergerak, dan bermukim serta menjalankan kegiatan lainnya adalah kebebasan yang berelasi dengan orang lain.
Tak jarang kebebasan disalahpahami. Seolah-olah kebebasan adalah sesuatu yang dapat membahayakan orang sehingga muncul wacana yang menyalahkan, muncul tekanan, muncul tindakan membatasi, bahkan larangan. Rezim otoriter pada masa Orde Baru berkepentingan mengekang dan melarang kebebasan, bahkan kebebasan berdakwah sejumlah dai, karena kebebasan ini dapat digunakan oposisi atau kelompok lain untuk melemparkan aib ke mukanya dan menganjurkan demokrasi. Orde Baru juga membatasi dan mengekang kebebasan organisasi dan keyakinan politik.
Kebebasan juga dapat dipertalikan dengan ”perlawanan” terhadap pihak pemegang otoritas: tak hanya politik, tetapi juga suatu golongan budaya. Dalam hal otoritas budaya merasa terabaikan, maka dapat ditunjukkan mereka dalam kaitan dengan dugaan perilaku yang memerosotkan moral atau akhlak.
Penerimaan atas kebebasan setiap orang dalam HAM internasional memang mengakhiri kedaulatan negara yang absolut. Setiap negara otoriter dan berkelakuan buruk atas HAM bukan saja mendapat sorotan, bahkan juga sanksi moral dan tekanan dari komunitas internasional. Sebaliknya, mereka yang menjadi korban pelanggaran HAM akan mendapat solidaritas.
Perkukuh akhlak
Pada dasarnya, pijakan nilai- nilai HAM memperkukuh penanaman moral atau akhlak sebab nilai-nilai itu menghendaki harkat pada peningkatan martabat manusia dilindungi sepenuhnya. Dalam HAM, semua orang setara tanpa membeda-bedakan asal- usul kelompok, suku dan etnisitas, warna kulit, agama, bahasa, jenis kelamin dan orientasi seksual, serta latar budaya maupun ideologi. Tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara seorang dan yang lain.
HAM juga memandang manusia secara utuh. Setiap orang harus dihormati, tak boleh direndahkan atau dihina. Integritas atau keutuhan pribadinya dilindungi—tak boleh disiksa, dilukai, diperkosa, atau dibunuh—agar ia tetap utuh. Kebutuhan hidupnya—pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan— harus dipenuhi.
Akhlak yang diajarkan dalam HAM adalah mengikis kesewenang-wenangan, membangkitkan toleransi dan solidaritas bagi korban (mereka yang lemah), memberikan tempat yang semestinya bagi kaum perempuan dan minoritas tanpa diskriminasi, melindungi anak, serta menunjukkan empati bagi penyandang cacat.
Relasi sesama dihangatkan oleh semangat persaudaraan, persamaan, dan itu mengakhiri kekerasan, peperangan, atau konflik bersenjata. Tampak bahwa yang disemai bukan kebencian atas kelompok lain, apalagi kemurkaan rasial, melainkan justru kesetaraan sehingga tak seorang pun diabaikan.
Norma HAM tak hanya telah menjadi hukum internasional, tetapi juga sebagai bagian dari hukum nasional yang menandai berlakunya prinsip kewajiban negara. Begitu juga fondasi demokrasi sebagai sistem pemerintahan modern yang dapat dinikmati warga negara.
Memuliakan manusia
Dengan begitu, HAM dapat memperkukuh akhlak bangsa karena nilai-nilainya hendak memuliakan manusia. Ia menunjukkan rasa hormat atas setiap orang tanpa membeda-bedakan asal- usul dan warna sehingga perdamaian dan kerja sama terjalin antarsesama. Kemerosotan akhlak bukan karena implementasi HAM. Kemerosotan akhlak bukan saja masalah beredarnya video porno, tetapi yang lebih gawat adalah korupsi, pemalakan, suap, kerakusan, kepicikan, bisnis yang menghalalkan segala cara, perdagangan perempuan dan anak, kejahatan serius, serta politik yang tak pernah dipertanggungjawabkan.
Mengimplementasi komitmen atas HAM sangat jelas manfaatnya karena yang diajarkan adalah cinta sesama manusia dan solidaritas bagi mereka yang lemah.
URL Source: http://cetak.kompas.com/read/2010/07/30/03394719/ham.perkukuh.akhlak.bangsa
HENDARDI
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya