Oleh: Shashi Tharoor
Tahun 2015 telah ditargetkan sebagai tahun pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), dan dunia sekarang menyadari bahwa target tersebut sulit dicapai pada waktunya. Maka, para pemimpin dunia akan berkumpul di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan kajian ulang yang menyeluruh dan menyepakati peta jalan serta rencana aksi agar MDGs dapat tercapai sesuai dengan jadwal.
Saya berada di markas PBB pada September 2000, ketika para pemimpin dunia bertemu dalam KTT Millennium dan berikrar akan bersama-sama bekerja membebaskan umat manusia dari “kemiskinan yang hina dan tidak manusiawi” dan “merealisasi hak menikmati pembangunan bagi setiap orang”. Tercakup dalam ikrar ini komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan air bersih bagi penduduk miskin di dunia; menghapuskan kawasan kumuh dan menghentikan degradasi lingkungan; serta menaklukkan ketidaksetaraan gender dan memberantas HIV/AIDS.
Sebuah daftar yang ambisius, tapi mahkotanya adalah Sasaran 8 (Goal 8), yang menyerukan “kemitraan global untuk pembangunan”. Termasuk di dalamnya empat target khusus: “Suatu sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berbasis aturan, yang terprediksi, dan non-diskriminatif”; perhatian khusus kepada kebutuhan negara-negara terbelakang, membantu negara-negara berkembang yang terkurung daratan dan negara-negara kepulauan yang kecil; dan langkah-langkah nasional serta internasional untuk mengatasi masalah utang negara-negara berkembang.”
Pada dasarnya semuanya tersarikan dalam suatu kesepakatan: walaupun tanggung jawab pertama tercapainya MDGs ini jelas ada pada negara-negara berkembang, negara-negara maju wajib mendanai dan mendukung upaya pembangunan yang mereka lakukan.
Sayangnya, semua ini belum benar-benar terjadi. Pada KTT G-8 di Gleneagles dan KTT Dunia yang diselenggarakan PBB pada 2005, negara-negara donor sudah berkomitmen untuk meningkatkan bantuan dengan tambahan sebesar US$ 50 miliar menurut nilai pada 2004, dan menjelang 2010 akan melipatduakan bantuan kepada Afrika dari jumlah yang diberikan pada 2004. Namun tahun lalu secara keseluruhan Official Development Assistance (ODA), atau bantuan pembangunan resmi yang mereka berikan, cuma mencapai US$ 119.6 miliar, atau cuma 0,31 persen dari PDB negara-negara maju, bahkan kurang dari separuh target 0,7 persen dari GDP yang ditetapkan PBB. Dalam mata uang dolar AS saat ini, ODA sebenarnya berkurang lebih dari 2 persen pada 2008.
PBB mengakui, kemajuan yang dicapai MDGs tidak merata, dan banyak dari sasaran-sasaran MDGs bakal meleset di sebagian besar kawasan di dunia. Diperkirakan sebanyak 1,4 miliar penduduk di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2005, dan angka ini mungkin lebih besar sekarang ini akibat krisis ekonomi global. Jumlah penduduk dunia yang menderita gizi buruk terus meningkat, sementara upaya mengurangi prevalensi kelaparan mengalami kemacetan--atau bahkan kembali memburuk--di beberapa kawasan selama tahun 2000-2002 dan 2005-2007.
Sekitar satu dari empat anak balita berada di bawah berat badan yang normal, terutama karena makanan yang kurang bergizi, kurangnya air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan, serta kebiasaan-kebiasaan menyusui dan perawatan anak yang buruk.
Kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, yang mutlak penting untuk mengatasi kemiskinan dan penyakit, mengalami kemajuan yang tersendat-sendat, termasuk kurangnya peningkatan peluang pendidikan bagi anak-anak perempuan serta akses di bidang politik bagi kaum wanita.
Kemajuan di bidang perdagangan sama mengecewakannya. Tarif yang dikenakan negara-negara maju atas impor produk pertanian, tekstil, dan garmen--produk-produk ekspor sebagian besar negara-negara berkembang--tetap tidak beranjak antara 5 persen dan 8 persen pada 2008, turun hanya 2-3 poin dari persentase pada 1998.
Sudah tiba waktunya kita memperkuat Sasaran 8 dalam dua cara yang mendasar. Negara-negara maju harus membuat komitmen untuk meningkatkan baik kuantitas maupun efektivitas bantuan mereka kepada negara-negara berkembang. Bantuan harus membuat negara-negara berkembang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk mereka yang miskin menurut prioritas pembangunan mereka sendiri. Negara-negara donor sering kali merasa wajib menunjukkan sumbangan-sumbangan yang mereka berikan itu “secara kasatmata” kepada konstituen dan pemangku-kepentingan di dalam negerinya, bukan memprioritaskan perspektif dan partisipasi lokal negara-negara penerima bantuan.
Ada persoalan lainnya dengan bantuan pembangunan ini. Ketentuan mengenai pelaporan benar-benar memberatkan dan merupakan beban administratif bagi negara-negara berkembang, yang harus mencurahkan keterampilan tenaga-tenaga terdidik berbahasa Inggris yang langka itu untuk menulis laporan kepada lembaga-lembaga pemberi donor, bukan untuk menyelenggarakan program-program. Dan lembaga-lembaga pemberi bantuan sering merekrut sendiri tenaga-tenaga lokal yang terbaik, biasanya dengan gaji besar yang merusak pasar kerja. Di beberapa negara, ada dokter-dokter yang merasa lebih menguntungkan dari segi remunerasi untuk bekerja sebagai penerjemah daripada merawat pasien-pasien yang miskin.
Sementara itu, kuatnya pengaruh lembaga-lembaga pemberi bantuan ini telah merusak akuntabilitas para pejabat di negara-negara berkembang kepada rakyatnya sendiri. Kita harus mengubah cara penanganan bantuan pembangunan ini. Kita perlu kemitraan yang murni, di mana negara-negara berkembang menentukan apa yang paling mereka butuhkan dan bagaimana memanfaatkan bantuan itu. Lemahnya kemampuan menyerap bantuan di pihak negara-negara penerima bantuan bukanlah excuse (pemaafan) untuk membiarkan bantuan itu ditentukan dan diatur oleh negara-negara donor. Tujuannya harus pada penciptaan kemampuan itu. Sebenarnya, membangun kemampuan sumber daya manusia itu sendiri merupakan cara yang berguna bagi tercapainya Sasaran 8.
Berbuat begitu untuk kepentingan negara-negara donor juga. Menyesuaikan bantuan yang mereka berikan dengan strategi dan struktur pembangunan nasional negara-negara berkembang, dan membantu mereka membangun strategi dan struktur demikian, bakal memastikan bahwa bantuan yang mereka berikan itu dibelanjakan dengan baik dan menjamin kebersinambungan upaya bantuan mereka. Negara-negara donor harus mendukung kebijakan pendidikan, bukan membangun gedung-gedung sekolah yang fotogenik; membantu gerakan kesehatan masyarakat, bukan membangun klinik yang gemerlap; atau melakukan kedua-duanya--tapi sebagai bagian dari suatu kebijakan atau gerakan, bukan sebagai proyek yang berdiri sendiri-sendiri.
Perdagangan merupakan wilayah penting lainnya. Berbeda dengan bantuan, akses yang lebih besar ke dalam pasar di negara-negara maju akan memberikan insentif dan memajukan lembaga-lembaga yang mampu berdiri sendiri di negara-negara berkembang, yang diawasi bersama, dan yang lebih penting bagi kesejahteraan semua. Banyak negara terhalang melepaskan diri dari kemiskinan melalui perdagangan akibat tingginya tarif, subsidi dalam negeri, dan proteksi-proteksi lainnya yang dinikmati pesaing-pesaing mereka di negara-negara kaya.
Subsidi pertanian di negara-negara Uni Eropa, misalnya, cukup besar sehingga dengan bantuan itu setiap sapi di Eropa mampu terbang keliling dunia naik pesawat dengan tiket business class. Petani mana di Afrika, walaupun dengan ongkos kerja yang rendah, mampu bersaing?
Yang patut dipersalahkan dalam hal ini bukan cuma negara-negara maju. Negara-negara berkembang juga telah membuat komitmen serius kepada rakyat mereka sendiri, dan tanggung jawab pertama untuk memenuhi komitmen ini terletak di tangan mereka sendiri. Namun Sasaran 8 memberikan mereka kepastian bahwa mereka tidak sendiri dalam upaya ini. Kecuali dilakukan perubahan-perubahan, lima tahun yang akan datang bakal membawa kita ke jalan menuju kegagalan. *
URL Source: http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/09/27/Opini/krn.20100927.212879
Shashi Tharoor
mantan Menteri Luar Negeri India, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, dan anggota parlemen India.
Tahun 2015 telah ditargetkan sebagai tahun pencapaian Millennium Development Goals (MDGs), dan dunia sekarang menyadari bahwa target tersebut sulit dicapai pada waktunya. Maka, para pemimpin dunia akan berkumpul di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan kajian ulang yang menyeluruh dan menyepakati peta jalan serta rencana aksi agar MDGs dapat tercapai sesuai dengan jadwal.
Saya berada di markas PBB pada September 2000, ketika para pemimpin dunia bertemu dalam KTT Millennium dan berikrar akan bersama-sama bekerja membebaskan umat manusia dari “kemiskinan yang hina dan tidak manusiawi” dan “merealisasi hak menikmati pembangunan bagi setiap orang”. Tercakup dalam ikrar ini komitmen untuk meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan air bersih bagi penduduk miskin di dunia; menghapuskan kawasan kumuh dan menghentikan degradasi lingkungan; serta menaklukkan ketidaksetaraan gender dan memberantas HIV/AIDS.
Sebuah daftar yang ambisius, tapi mahkotanya adalah Sasaran 8 (Goal 8), yang menyerukan “kemitraan global untuk pembangunan”. Termasuk di dalamnya empat target khusus: “Suatu sistem perdagangan dan keuangan yang terbuka, berbasis aturan, yang terprediksi, dan non-diskriminatif”; perhatian khusus kepada kebutuhan negara-negara terbelakang, membantu negara-negara berkembang yang terkurung daratan dan negara-negara kepulauan yang kecil; dan langkah-langkah nasional serta internasional untuk mengatasi masalah utang negara-negara berkembang.”
Pada dasarnya semuanya tersarikan dalam suatu kesepakatan: walaupun tanggung jawab pertama tercapainya MDGs ini jelas ada pada negara-negara berkembang, negara-negara maju wajib mendanai dan mendukung upaya pembangunan yang mereka lakukan.
Sayangnya, semua ini belum benar-benar terjadi. Pada KTT G-8 di Gleneagles dan KTT Dunia yang diselenggarakan PBB pada 2005, negara-negara donor sudah berkomitmen untuk meningkatkan bantuan dengan tambahan sebesar US$ 50 miliar menurut nilai pada 2004, dan menjelang 2010 akan melipatduakan bantuan kepada Afrika dari jumlah yang diberikan pada 2004. Namun tahun lalu secara keseluruhan Official Development Assistance (ODA), atau bantuan pembangunan resmi yang mereka berikan, cuma mencapai US$ 119.6 miliar, atau cuma 0,31 persen dari PDB negara-negara maju, bahkan kurang dari separuh target 0,7 persen dari GDP yang ditetapkan PBB. Dalam mata uang dolar AS saat ini, ODA sebenarnya berkurang lebih dari 2 persen pada 2008.
PBB mengakui, kemajuan yang dicapai MDGs tidak merata, dan banyak dari sasaran-sasaran MDGs bakal meleset di sebagian besar kawasan di dunia. Diperkirakan sebanyak 1,4 miliar penduduk di dunia masih hidup dalam kemiskinan ekstrem pada 2005, dan angka ini mungkin lebih besar sekarang ini akibat krisis ekonomi global. Jumlah penduduk dunia yang menderita gizi buruk terus meningkat, sementara upaya mengurangi prevalensi kelaparan mengalami kemacetan--atau bahkan kembali memburuk--di beberapa kawasan selama tahun 2000-2002 dan 2005-2007.
Sekitar satu dari empat anak balita berada di bawah berat badan yang normal, terutama karena makanan yang kurang bergizi, kurangnya air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan, serta kebiasaan-kebiasaan menyusui dan perawatan anak yang buruk.
Kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita, yang mutlak penting untuk mengatasi kemiskinan dan penyakit, mengalami kemajuan yang tersendat-sendat, termasuk kurangnya peningkatan peluang pendidikan bagi anak-anak perempuan serta akses di bidang politik bagi kaum wanita.
Kemajuan di bidang perdagangan sama mengecewakannya. Tarif yang dikenakan negara-negara maju atas impor produk pertanian, tekstil, dan garmen--produk-produk ekspor sebagian besar negara-negara berkembang--tetap tidak beranjak antara 5 persen dan 8 persen pada 2008, turun hanya 2-3 poin dari persentase pada 1998.
Sudah tiba waktunya kita memperkuat Sasaran 8 dalam dua cara yang mendasar. Negara-negara maju harus membuat komitmen untuk meningkatkan baik kuantitas maupun efektivitas bantuan mereka kepada negara-negara berkembang. Bantuan harus membuat negara-negara berkembang mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk mereka yang miskin menurut prioritas pembangunan mereka sendiri. Negara-negara donor sering kali merasa wajib menunjukkan sumbangan-sumbangan yang mereka berikan itu “secara kasatmata” kepada konstituen dan pemangku-kepentingan di dalam negerinya, bukan memprioritaskan perspektif dan partisipasi lokal negara-negara penerima bantuan.
Ada persoalan lainnya dengan bantuan pembangunan ini. Ketentuan mengenai pelaporan benar-benar memberatkan dan merupakan beban administratif bagi negara-negara berkembang, yang harus mencurahkan keterampilan tenaga-tenaga terdidik berbahasa Inggris yang langka itu untuk menulis laporan kepada lembaga-lembaga pemberi donor, bukan untuk menyelenggarakan program-program. Dan lembaga-lembaga pemberi bantuan sering merekrut sendiri tenaga-tenaga lokal yang terbaik, biasanya dengan gaji besar yang merusak pasar kerja. Di beberapa negara, ada dokter-dokter yang merasa lebih menguntungkan dari segi remunerasi untuk bekerja sebagai penerjemah daripada merawat pasien-pasien yang miskin.
Sementara itu, kuatnya pengaruh lembaga-lembaga pemberi bantuan ini telah merusak akuntabilitas para pejabat di negara-negara berkembang kepada rakyatnya sendiri. Kita harus mengubah cara penanganan bantuan pembangunan ini. Kita perlu kemitraan yang murni, di mana negara-negara berkembang menentukan apa yang paling mereka butuhkan dan bagaimana memanfaatkan bantuan itu. Lemahnya kemampuan menyerap bantuan di pihak negara-negara penerima bantuan bukanlah excuse (pemaafan) untuk membiarkan bantuan itu ditentukan dan diatur oleh negara-negara donor. Tujuannya harus pada penciptaan kemampuan itu. Sebenarnya, membangun kemampuan sumber daya manusia itu sendiri merupakan cara yang berguna bagi tercapainya Sasaran 8.
Berbuat begitu untuk kepentingan negara-negara donor juga. Menyesuaikan bantuan yang mereka berikan dengan strategi dan struktur pembangunan nasional negara-negara berkembang, dan membantu mereka membangun strategi dan struktur demikian, bakal memastikan bahwa bantuan yang mereka berikan itu dibelanjakan dengan baik dan menjamin kebersinambungan upaya bantuan mereka. Negara-negara donor harus mendukung kebijakan pendidikan, bukan membangun gedung-gedung sekolah yang fotogenik; membantu gerakan kesehatan masyarakat, bukan membangun klinik yang gemerlap; atau melakukan kedua-duanya--tapi sebagai bagian dari suatu kebijakan atau gerakan, bukan sebagai proyek yang berdiri sendiri-sendiri.
Perdagangan merupakan wilayah penting lainnya. Berbeda dengan bantuan, akses yang lebih besar ke dalam pasar di negara-negara maju akan memberikan insentif dan memajukan lembaga-lembaga yang mampu berdiri sendiri di negara-negara berkembang, yang diawasi bersama, dan yang lebih penting bagi kesejahteraan semua. Banyak negara terhalang melepaskan diri dari kemiskinan melalui perdagangan akibat tingginya tarif, subsidi dalam negeri, dan proteksi-proteksi lainnya yang dinikmati pesaing-pesaing mereka di negara-negara kaya.
Subsidi pertanian di negara-negara Uni Eropa, misalnya, cukup besar sehingga dengan bantuan itu setiap sapi di Eropa mampu terbang keliling dunia naik pesawat dengan tiket business class. Petani mana di Afrika, walaupun dengan ongkos kerja yang rendah, mampu bersaing?
Yang patut dipersalahkan dalam hal ini bukan cuma negara-negara maju. Negara-negara berkembang juga telah membuat komitmen serius kepada rakyat mereka sendiri, dan tanggung jawab pertama untuk memenuhi komitmen ini terletak di tangan mereka sendiri. Namun Sasaran 8 memberikan mereka kepastian bahwa mereka tidak sendiri dalam upaya ini. Kecuali dilakukan perubahan-perubahan, lima tahun yang akan datang bakal membawa kita ke jalan menuju kegagalan. *
URL Source: http://korantempo.com/korantempo/koran/2010/09/27/Opini/krn.20100927.212879
Shashi Tharoor
mantan Menteri Luar Negeri India, Wakil Sekretaris Jenderal PBB, dan anggota parlemen India.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya