Dua manuver Partai Golkar membuat mata publik terbelalak. Partai Pohon Beringin itu mengusulkan setiap daerah pemilihan diberi jatah dana aspirasi Rp 15 miliar. Belum lagi usulan peningkatan Parliamentary Threshold (PT) 5 persen. Mudah diduga, dua manuver ini akan mengerucut ke Pemilu 2014.
Hitungan matematiknya memang fantastis. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dana Rp 15 miliar ini diberikan untuk setiap anggota dewan. Artinya, jika dikalikan dengan 560 total anggota DPR, maka akan ada Rp 8,4 triliun uang rakyat yang akan dijadikan saweran. Itu pun akan dibagi setiap tahun anggaran.
Maka wajarlah masyarakat menilai Golkar serakah dan arogan. Saya berpandangan, memang sikap ngotot Golkar untuk mengusulkan dana Rp 15 miliar per dapil ini adalah untuk memuluskan proyek kuningisasi menjelang Pemilu 2014. Politisi partai lain tentu juga kebagian dana aspirasi ini, tapi jangan lupa banyak kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia dikuasai oleh politisi Golkar. Artinya eksekusi akhir dari pencairan dana ini ada di tangan para kader Golkar di daerah.
Dana Rp 15 miliar ini akan semakin melancarkan jalan partai yang dipimpin Aburizal Bakrie ini menuju Pemilu 2014. Golkar akan dapat tambahan fulus lewat program dana aspirasi. Belum lagi jika pemanfaatan dana tersebut diselewengkan oleh masing-masing anggota dewan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi.
Jika strategi dana aspirasi ini belum cukup. Maka Golkar punya satu senjata lagi dengan menggolkan PT 5 persen dalam Pemilu 2014. Saya menilai, ini adalah strategi jitu mengeruk kembali suaranya yang diambil Partai Demokrat (PD), Partai Hanura dan Partai Gerindra. Selain itu Golkar juga ingin membendung ancaman Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga akan bermetamorfosa menjadi parpol. Selain itu, wacana PT 5 persen juga akan memberikan manfaat bagi Golkar untuk menghadang parpol kecil
yang selama ini mencuri suaranya tetapi hasilnya hanya meramaikan pemilu, karena
tidak mendapatkan dukungan rakyat seutuhnya.
Hanya tiga parpol yang diuntungkan dengan PT 5 persen yaitu Partai Golkar, PD dan PDIP karena perolehannya sampai di atas 10 persen dalam Pemilu 2009. Partai-partai gurem yang terbendung PT, harus merelakan kursi Senayan buat para raksasa ini. Partai-partai lain di bawah 5 persen atau sedikit di atas 5 persen, harus bekerja ekstra keras agar bisa bertahan. Mereka ini adalah Hanura, Gerindra dan PKB. Sementara PKS posisinya agak aman, tapi PPP dan PAN pas bandrol.
Lalu bagaimana hubungan antara dana Rp 15 miliar dengan usulan PT 5 persen? Jika diperhatikan teliti, maka keduanya akan menjadi kombinasi strategi yang mumpuni. Kalau dana Rp 15 miliar sampai gol, ini adalah bahan bakar Golkar untuk menggerakkan mesin politiknya berkonsolidasi menyambut Pemilu 2014. Karena inilah kader Golkar ngotot agar dana ini tetap dikaji dalam pembahasan RAPBN 2011. Sampai-sampai FPG DPR secara resmi mengelar jumpa pers untuk tetap berusaha mempengaruhi opini publik bahwa usulan dana itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara usulan PT 5 persen jika disetujui akan menjadikan partai yang lolos ke parlemen dalam Pemilu 2014 nanti tidak akan lebih dari 6 partai. Sebab, berdasar hasil Pemilu 2009 lalu hanya 6 partai yang melebihi perolehan suara 5 persen dari sekitar 44 parpol yang ikut berkompetisi. 6 parpol itu adalah PD, Golkar, PDIP, PKS, PAN dan PPP. Dari dua strategi ini, Golkar akan memiliki mesin politik dengan dana kencang, serta tameng untuk membendung partai saingan dan partai baru.
Untungnya, usulan Golkar ini masih menghadapi tantangan yang keras dari masyarakat dan parpol. Untuk usulan penganggaran dana Rp 15 miliar perdapil, pemerintah melalui Menkeu Agus Marto secara langsung mengungkapkan penolakannya di depan DPR. Belum lagi para aktivis anti korupsi dan para pengamat kritis yang juga ikut menentang usulan Golkar itu. Bahkan tak jarang Golkar disebut ingin merampok keuangan negara jika tetap memaksakan usul dana Rp 15 miliar perdapil.
Demikian halnya dengan penolakan soal wacana peningkatan PT menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Hampir semua aktivis, parpol kecil dan termasuk PDIP menolak gagasan Golkar itu. Alasannya, usulan Golkar hanya akan membatasi ruang ekspresi berdemokrasi yang telah menjadi hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Jika Golkar tidak peka, tetap arogan, dan merasa besar terus, strategi ini bisa menjadi bumerang. Golkar akan memanen kekecewaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
*) Muhammad Nur Hayid adalah wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pendapat perusahaan tempat penulis bekerja.
Hitungan matematiknya memang fantastis. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan dana Rp 15 miliar ini diberikan untuk setiap anggota dewan. Artinya, jika dikalikan dengan 560 total anggota DPR, maka akan ada Rp 8,4 triliun uang rakyat yang akan dijadikan saweran. Itu pun akan dibagi setiap tahun anggaran.
Maka wajarlah masyarakat menilai Golkar serakah dan arogan. Saya berpandangan, memang sikap ngotot Golkar untuk mengusulkan dana Rp 15 miliar per dapil ini adalah untuk memuluskan proyek kuningisasi menjelang Pemilu 2014. Politisi partai lain tentu juga kebagian dana aspirasi ini, tapi jangan lupa banyak kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia dikuasai oleh politisi Golkar. Artinya eksekusi akhir dari pencairan dana ini ada di tangan para kader Golkar di daerah.
Dana Rp 15 miliar ini akan semakin melancarkan jalan partai yang dipimpin Aburizal Bakrie ini menuju Pemilu 2014. Golkar akan dapat tambahan fulus lewat program dana aspirasi. Belum lagi jika pemanfaatan dana tersebut diselewengkan oleh masing-masing anggota dewan. Bisa dibayangkan apa yang terjadi.
Jika strategi dana aspirasi ini belum cukup. Maka Golkar punya satu senjata lagi dengan menggolkan PT 5 persen dalam Pemilu 2014. Saya menilai, ini adalah strategi jitu mengeruk kembali suaranya yang diambil Partai Demokrat (PD), Partai Hanura dan Partai Gerindra. Selain itu Golkar juga ingin membendung ancaman Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) yang juga akan bermetamorfosa menjadi parpol. Selain itu, wacana PT 5 persen juga akan memberikan manfaat bagi Golkar untuk menghadang parpol kecil
yang selama ini mencuri suaranya tetapi hasilnya hanya meramaikan pemilu, karena
tidak mendapatkan dukungan rakyat seutuhnya.
Hanya tiga parpol yang diuntungkan dengan PT 5 persen yaitu Partai Golkar, PD dan PDIP karena perolehannya sampai di atas 10 persen dalam Pemilu 2009. Partai-partai gurem yang terbendung PT, harus merelakan kursi Senayan buat para raksasa ini. Partai-partai lain di bawah 5 persen atau sedikit di atas 5 persen, harus bekerja ekstra keras agar bisa bertahan. Mereka ini adalah Hanura, Gerindra dan PKB. Sementara PKS posisinya agak aman, tapi PPP dan PAN pas bandrol.
Lalu bagaimana hubungan antara dana Rp 15 miliar dengan usulan PT 5 persen? Jika diperhatikan teliti, maka keduanya akan menjadi kombinasi strategi yang mumpuni. Kalau dana Rp 15 miliar sampai gol, ini adalah bahan bakar Golkar untuk menggerakkan mesin politiknya berkonsolidasi menyambut Pemilu 2014. Karena inilah kader Golkar ngotot agar dana ini tetap dikaji dalam pembahasan RAPBN 2011. Sampai-sampai FPG DPR secara resmi mengelar jumpa pers untuk tetap berusaha mempengaruhi opini publik bahwa usulan dana itu bertujuan untuk meningkatkan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sementara usulan PT 5 persen jika disetujui akan menjadikan partai yang lolos ke parlemen dalam Pemilu 2014 nanti tidak akan lebih dari 6 partai. Sebab, berdasar hasil Pemilu 2009 lalu hanya 6 partai yang melebihi perolehan suara 5 persen dari sekitar 44 parpol yang ikut berkompetisi. 6 parpol itu adalah PD, Golkar, PDIP, PKS, PAN dan PPP. Dari dua strategi ini, Golkar akan memiliki mesin politik dengan dana kencang, serta tameng untuk membendung partai saingan dan partai baru.
Untungnya, usulan Golkar ini masih menghadapi tantangan yang keras dari masyarakat dan parpol. Untuk usulan penganggaran dana Rp 15 miliar perdapil, pemerintah melalui Menkeu Agus Marto secara langsung mengungkapkan penolakannya di depan DPR. Belum lagi para aktivis anti korupsi dan para pengamat kritis yang juga ikut menentang usulan Golkar itu. Bahkan tak jarang Golkar disebut ingin merampok keuangan negara jika tetap memaksakan usul dana Rp 15 miliar perdapil.
Demikian halnya dengan penolakan soal wacana peningkatan PT menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Hampir semua aktivis, parpol kecil dan termasuk PDIP menolak gagasan Golkar itu. Alasannya, usulan Golkar hanya akan membatasi ruang ekspresi berdemokrasi yang telah menjadi hak konstitusi bagi setiap warga negara Indonesia. Jika Golkar tidak peka, tetap arogan, dan merasa besar terus, strategi ini bisa menjadi bumerang. Golkar akan memanen kekecewaan dan kehilangan kepercayaan masyarakat.
*) Muhammad Nur Hayid adalah wartawan detikcom. Tulisan ini merupakan opini pribadi dan tidak mewakili pendapat perusahaan tempat penulis bekerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya