Tantangan Menteri Ekonomi

Terkait reshuffle kabinet, ada dua pertanyaan menarik. Pertama, apakah kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II pasca-reshuffle akan mengalami perubahan berarti? Kedua, bagaimana tantangan ekonomi ke depan, baik pada level global maupun domestik? Terkait tantangan global, kementerian bidang ekonomi bisa dikategorikan dalam tiga pilar pokok: bidang keuangan, industri,dan perdagangan. Dari sisi eksternal,ketidakpastian perekonomian global masih akan menjadi tantangan penting. Baru-baru ini, dalam pertemuan G-20 di Prancis, proyeksi pertumbuhan global terkoreksi secara signifikan, terutama pada 2012. Perlambatan perekonomian global memang baru akan terasa dampaknya secara serius tahun depan. Meskipun bukan berarti tantangan sekarang ini bisa dianggap enteng. Kementerian Keuangan mendapat amunisi baru dengan hadirnya Mahendra Siregar pada posisi wakil menteri. Dalam kondisi seperti sekarang ini, Kemenetrian Keuangan harus banyak berkoordinasi pada tingkat global, serta terlibat langsung dalam perumusan kebijakan bersama-sama negara- negara lain,baik di tingkat regional maupun global.Tugas beratnya dalam jangka pendek, merancang protokol krisis yang solid guna mengantisipasi gejolak lanjutan di pasar keuangan. Memang hari-hari ini pasar keuangan mulai tenang, terkait dengan optimisnya penyelesaian masalah Eropa.Namun, tidak bisa dipastikan, gejolak tidak akan terjadi lagi.Jika gejolak di pasar modal dan obligasi terjadi, Kementrian Keuangan harus dengan cepat merespons. Saat ini kesempatan baik untuk merampungkan Undang-Undang (UU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Krisis Global Krisis yang melanda kawasan Eropa memang masih jauh dari selesai. Sementara perekonomian Amerika Serikat (AS) masih terus dibayangi peningkatan beban fiskal pemerintah yang disertai dengan prospek pertumbuhan yang rendah.Akibat itu,penyerapan tenaga kerja serta indeks produktivitas terus menurun. Dengan demikian, dinamika ekonomi dan bisnis, baik di AS maupun Eropa, akan semakin sulit. Meski guncangan krisis yang diakibatkan oleh situasi global tidak akan separah 2008, durasi krisis tampaknya akan jauh lebih lama. Dalam jangka menengah, perekonomian global masih akan berada dalam posisi pertumbuhan rendah akibat melemahnya dinamika ekonomi negara-negara maju. Penyelesaian dalam tataran global dibutuhkan keseimbangan baru, mengingat akar dari krisis global adalah ketidakseimbangan global (global imbalances). Itulah mengapa AS sangat ingin mengesah “Yuan bill” yang memungkinkan pemberian sanksi perdagangan terhadap China karena dianggap memanipulasi nilai tukarnya. Terlepas dinamika politik di AS, krisis global menuntut penyesuaian semua negara, termasuk negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi China 2011 sudah terkoreksi dari 9,5 menjadi 9,1%. Tahun depan pertumbuhan akan terkoreksi lebih tajam lagi. Juga dengan India yang tahun ini pertumbuhannya masih di kisaran 7,5%. Tahun depan bisa di bawah 7% mengingat India memiliki exposure ekspor yang cukup tinggi ke kawasan Eropa. Jika China dan India mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, Indonesia juga akan terkena dampaknya. Sekitar 60% ekspor kita tertuju pada China dan India, terutama komoditas. Dua bidang yang akan terpengaruh secara drastis adalah pertumbuhan sektor industri dan ekspor. Sekarang ini proporsi ekspor terhadap PDB sekitar 24%. Dengan perlambatan global dan permintaan ekspor menurun,proporsinya akan turun di bawah 20%.Sementara itu,akan banyak sektor industri yang kolaps, terutama sektorsektor seperti alas kaki, tekstil, furnitur, dan sebagainya.Mereka adalah sektor berorientasi ekspor yang sangat berpotensi mengalami kolaps akibat menurunnya permintaan global. Respons Kebijakan Pertanyaannya, bagaimana respons kebijakan di berbagai kementrian menghadapi situasi buruk pada 2012 tersebut. Meski risiko besar ada pada tahun depan, tidak menutup kemungkinan gejolak di pasar keuangan dalam jangka pendek akan terjadi lagi. Selain mengamankan posisi perdagangan dan industri, pengamanan di sektor keuangan juga penting. Kementerian Keuangan tidak hanya bertanggung jawab terhadap gejolak pasar keuangan, tetapi juga memperbaiki kinerja anggaran. Jika tahun depan perlambatan ekonomi terjadi secara signifikan, salah satu tumpuan harapannya adalah belanja pemerintah. Terkait hal tersebut, ada dua isu utama yaitu menambah belanja modal dan memperbaiki penyerapan anggaran. RencanaAnggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012 masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).Salah satu isunya,bagaimana menambah belanja modal, sehingga bisa mengejar keterlambatan pembangunan infrastruktur. Namun, penambahan belanja modal tidak menyelesaikan masalah jika kapasitas penggunaan anggaran birokrasi pemerintah masih seperti sekarang ini. Dalam konteks tersebut, dukungan dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi menjadi penting. Jika kementerian tersebut tidak bekerja dengan baik,kemampuan penyerapan anggaran masih akan menjadipersoalan.Makaitu,peran kementrian tersebut dalam bidang ekonomi juga penting. Selain kementrian ekonomi yang harus bekerja keras menanggulangi dampak krisis pada perekonomian kita, baik akhir tahun ini maupun tahun depan, kementerian lain juga sangat menentukan. Ketersediaan infrastruktur dan energi menjadi kunci penting bagi peningkatan daya saing ekonomi kita. Maka itu, tugas KIB II hasil reshuffle ini memang tidak ringan ke depan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang cepat untuk segera bekerja. Semoga hadirnya wakil menteri di sebagian besar kementerian akan memacu kinerja kabinet yang hanya tinggal memiliki waktu tiga tahun hingga 2014.● DR A PRASETYANTOKO Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), Unika Atma Jaya, Jakarta Sumber:http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/437324/