Oleh: Frans Wibawa
Pembahasan mengenai neoliberalisme oleh sebagian ekonom memperlihatkan adanya indiferensi terhadap neoliberalisme. Suatu kesalahan yang mudah dibuat jika tidak hati-hati dan kurang mengkaji keseluruhan aspek pemikiran dan prakteknya. Pada tataran yang lebih fundamental, ini mengingatkan saya pada diskursus apakah ilmu bebas nilai yang terjadi di kalangan ilmuwan sejak dulu (Lihat Frans Wibawa, dalam Ivan Wibowo (ed), Komunitas Bambu 2008). Walaupun berangkat dari niat dan semangat pencarian "kebenaran obyektif", para ilmuwan murni tetap tidak bisa lepas dari relativitas subyektif dalam usaha penemuan ilmu pengetahuan.
Demikian halnya ilmu ekonomi, yang dianggap sebagai ilmu sosial yang berkembang paling maju. Ilmu-ilmu sosial lebih rentan dan sensitif lagi terhadap unsur subyektivitas, ada faktor nilai dan opini. Kebenaran dapat dicapai melalui dua ukuran: common sense dan pengujian. Kurang dari itu, yang ada masih berupa asumsi, prasangka, dan rangkaian pikiran yang normatif dan sifatnya spekulatif.
Bila asumsi, prasangka, dan rangkaian pikiran dikembangkan secara berbeda menjadi paham dan ideologi. Jika pada gerak ilmu lebih dominan pengujian dan analisis, pada paham dan ideologi yang lebih berperan kehendak, keyakinan, dan sintesis. Di antara keduanya, antara ilmu dan ideologi terdapat filsafat. Dari asumsi dan rangkaian pikiran neoliberal, maka ia lebih merupakan sebuah ideologi. Namun, tak bisa dimungkiri, sebuah ideologi haruslah juga mengadopsi dan mengandung kebenaran-kebenaran ilmiah. Bila tidak, otomatis paham itu akan runtuh seketika di depan mata.
Prinsip ilmu ekonomi, seperti disiplin fiskal, tak disangsikan lagi. Semua orang tahu kalau pemasukan harus lebih besar dari atau minimal sama dengan pengeluaran. Surplus makin besar berarti makin baik. Ada pula hal yang memerlukan perhatian dari segi aplikabilitas, dan bagaimana penerapan pada kondisi spesifik tertentu dapat memberi hasil sesuai dengan ekspektasi teoretis.
Apa yang disebut neoliberalisme merupakan suatu paham yang di dasarnya terdapat pengagungan nilai-nilai kebebasan individu dan kepentingan diri (self interest). Sekilas tidak ada yang salah dengan hal ini. Tapi dalam praktek nyata ternyata membawa implikasi dan konsekuensi spiral yang tak terbendung, kian lama kian dalam berorientasi diri, berkembang bersama nafsu (desire) dan keserakahan (greed) yang dibiarkan. Neoliberalisme adalah anak kandung dan kelanjutan kapitalisme yang berkembang semakin canggih dan subtil menerobos segala segi dan dimensi kehidupan manusia. Diperlukan cara dan metode ekspansi yang semakin canggih dan subtil, yang pada akhirnya tidak cukup lagi memuaskan sang aku dengan hanya materi ekonomi.
Sama halnya dengan kapitalisme di mana yang sesungguhnya penting kemudian bukan modal, melainkan pemodal (pemilik modal). Dalam neoliberalisme, pada akhirnya sesungguhnya yang penting bukanlah pasar bebas, melainkan sang penguasa pasar. Teori dan keyakinan akan pasar bebas diadopsi dan dipoles kembangkan, lalu dipaksakan berlaku pada setiap kondisi masyarakat dan negara dengan iming-iming efisiensi dan kesejahteraan untuk semua.
Kebijakan-kebijakan ekonomi diarahkan pada kemungkinan tercapainya penguasaan dan eksploitasi pasar yang berada dalam kendali invisible hand penguasa pasar. Mulai pasar keuangan, barang dan jasa, tenaga kerja, melintasi domain ekonomi tradisional ke pasar budaya, sampai pasar mitos pengetahuan. Pendeknya, terbentuk pasar peradaban dalam cengkeraman peradaban pasar. Akhirnya timbul kontradiksi dan komplikasi. Semuanya lantas menjadi kabur sampai penguasa pasar sendiri semakin kehilangan identitas dan terjebak dalam bayangan dunia virtual yang dibuat dan mengalami krisis, yang akan menandai berakhirnya satu episode kapitalisme-neoliberalisme.
Pada tataran praktis yang lebih mudah dirasa, neoliberalisme bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Sebut saja Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Pemberian pinjaman selalu dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang melebar menuju penguasaan dan eksploitasi pasar. IMF bukan institusi ekonomi murni, melainkan merupakan instrumen politik ekonomi dari kekuatan kapitalis-neoliberalis. Beberapa resep (persyaratan pinjaman), seperti disiplin fiskal, baik adanya sesuai dengan prinsip ilmu ekonomi. Selebihnya lebih merupakan resep ideologis yang dibungkus dalam bahasa ilmu ekonomi.
Pengurangan subsidi sampai akhirnya tanpa subsidi sama sekali akan menyengsarakan rakyat pada kondisi realitas yang ada. Tujuan tertulisnya supaya tercipta pasar yang efisien serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat, namun yang sebenarnya adalah agar invisible hand penguasa pasar dapat leluasa bermain. Pembukaan pasar domestik membuat rakyat jadi sasaran produk-produk korporasi multinasional. Dampak lanjutan mematikan industri lokal. Bahkan perusahaan lokal yang bagus kemudian, mau rela atau terpaksa, harus menerima pinangan untuk diakuisisi dan dikuasai oleh raksasa multinasional.
Kemudian penguasaan sumber daya alam, sebuah modus sejak zaman VOC, kini dilakukan lewat korporasi, seperti Freeport McMoran dan ExxonMobil. Semua ini memerlukan politik ekonomi komprehensif yang modern dan canggih. Untuk itu, negara dilemahkan, pemerintah dibuat menjadi "patuh" lewat persuasi dan intervensi. Elite dikooptasi dan dibuat tak berdaya, rakyat dininabobokan dan dibuat bodoh, termasuk di dalamnya dilakukan infiltrasi budaya pasar dan pola pikir instan melalui berbagai media dan lifestyle.
Apabila sebagian kalangan ekonom dan kelas menengah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi neoliberalisme, akibat pendidikan dan pembudayaan ideologi pasar bebas yang cukup berhasil, rakyat kebanyakan di lapisan bawah justru lebih cerdas melihat karena mengalami langsung akibatnya dan paling menjadi korban di garis terdepan.
Pada akhirnya, neoliberalisme tidak dapat dipandang sebagai paham ekonomi yang bersifat netral. Dan bila melihat motif dasar ideologi dan praktek riil sebagai perwujudan aktualitas ideologinya, pendukung dan pelaksananya tidak dapat dibenarkan secara ekonomi, ekologi, sosial, dan moral. Mengatakan ekonomi neoliberal adalah netral kelihatannya menjadi terlalu lugu, dan bila yang menyatakan adalah para "ahli", mereka menjadi sangat misleading.
URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/06/16/Opini/krn.20090616.16
Frans Wibawa
Praktisi pasar modal
Pembahasan mengenai neoliberalisme oleh sebagian ekonom memperlihatkan adanya indiferensi terhadap neoliberalisme. Suatu kesalahan yang mudah dibuat jika tidak hati-hati dan kurang mengkaji keseluruhan aspek pemikiran dan prakteknya. Pada tataran yang lebih fundamental, ini mengingatkan saya pada diskursus apakah ilmu bebas nilai yang terjadi di kalangan ilmuwan sejak dulu (Lihat Frans Wibawa, dalam Ivan Wibowo (ed), Komunitas Bambu 2008). Walaupun berangkat dari niat dan semangat pencarian "kebenaran obyektif", para ilmuwan murni tetap tidak bisa lepas dari relativitas subyektif dalam usaha penemuan ilmu pengetahuan.
Demikian halnya ilmu ekonomi, yang dianggap sebagai ilmu sosial yang berkembang paling maju. Ilmu-ilmu sosial lebih rentan dan sensitif lagi terhadap unsur subyektivitas, ada faktor nilai dan opini. Kebenaran dapat dicapai melalui dua ukuran: common sense dan pengujian. Kurang dari itu, yang ada masih berupa asumsi, prasangka, dan rangkaian pikiran yang normatif dan sifatnya spekulatif.
Bila asumsi, prasangka, dan rangkaian pikiran dikembangkan secara berbeda menjadi paham dan ideologi. Jika pada gerak ilmu lebih dominan pengujian dan analisis, pada paham dan ideologi yang lebih berperan kehendak, keyakinan, dan sintesis. Di antara keduanya, antara ilmu dan ideologi terdapat filsafat. Dari asumsi dan rangkaian pikiran neoliberal, maka ia lebih merupakan sebuah ideologi. Namun, tak bisa dimungkiri, sebuah ideologi haruslah juga mengadopsi dan mengandung kebenaran-kebenaran ilmiah. Bila tidak, otomatis paham itu akan runtuh seketika di depan mata.
Prinsip ilmu ekonomi, seperti disiplin fiskal, tak disangsikan lagi. Semua orang tahu kalau pemasukan harus lebih besar dari atau minimal sama dengan pengeluaran. Surplus makin besar berarti makin baik. Ada pula hal yang memerlukan perhatian dari segi aplikabilitas, dan bagaimana penerapan pada kondisi spesifik tertentu dapat memberi hasil sesuai dengan ekspektasi teoretis.
Apa yang disebut neoliberalisme merupakan suatu paham yang di dasarnya terdapat pengagungan nilai-nilai kebebasan individu dan kepentingan diri (self interest). Sekilas tidak ada yang salah dengan hal ini. Tapi dalam praktek nyata ternyata membawa implikasi dan konsekuensi spiral yang tak terbendung, kian lama kian dalam berorientasi diri, berkembang bersama nafsu (desire) dan keserakahan (greed) yang dibiarkan. Neoliberalisme adalah anak kandung dan kelanjutan kapitalisme yang berkembang semakin canggih dan subtil menerobos segala segi dan dimensi kehidupan manusia. Diperlukan cara dan metode ekspansi yang semakin canggih dan subtil, yang pada akhirnya tidak cukup lagi memuaskan sang aku dengan hanya materi ekonomi.
Sama halnya dengan kapitalisme di mana yang sesungguhnya penting kemudian bukan modal, melainkan pemodal (pemilik modal). Dalam neoliberalisme, pada akhirnya sesungguhnya yang penting bukanlah pasar bebas, melainkan sang penguasa pasar. Teori dan keyakinan akan pasar bebas diadopsi dan dipoles kembangkan, lalu dipaksakan berlaku pada setiap kondisi masyarakat dan negara dengan iming-iming efisiensi dan kesejahteraan untuk semua.
Kebijakan-kebijakan ekonomi diarahkan pada kemungkinan tercapainya penguasaan dan eksploitasi pasar yang berada dalam kendali invisible hand penguasa pasar. Mulai pasar keuangan, barang dan jasa, tenaga kerja, melintasi domain ekonomi tradisional ke pasar budaya, sampai pasar mitos pengetahuan. Pendeknya, terbentuk pasar peradaban dalam cengkeraman peradaban pasar. Akhirnya timbul kontradiksi dan komplikasi. Semuanya lantas menjadi kabur sampai penguasa pasar sendiri semakin kehilangan identitas dan terjebak dalam bayangan dunia virtual yang dibuat dan mengalami krisis, yang akan menandai berakhirnya satu episode kapitalisme-neoliberalisme.
Pada tataran praktis yang lebih mudah dirasa, neoliberalisme bermanifestasi dalam berbagai bentuk. Sebut saja Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Pemberian pinjaman selalu dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang melebar menuju penguasaan dan eksploitasi pasar. IMF bukan institusi ekonomi murni, melainkan merupakan instrumen politik ekonomi dari kekuatan kapitalis-neoliberalis. Beberapa resep (persyaratan pinjaman), seperti disiplin fiskal, baik adanya sesuai dengan prinsip ilmu ekonomi. Selebihnya lebih merupakan resep ideologis yang dibungkus dalam bahasa ilmu ekonomi.
Pengurangan subsidi sampai akhirnya tanpa subsidi sama sekali akan menyengsarakan rakyat pada kondisi realitas yang ada. Tujuan tertulisnya supaya tercipta pasar yang efisien serta pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang sehat, namun yang sebenarnya adalah agar invisible hand penguasa pasar dapat leluasa bermain. Pembukaan pasar domestik membuat rakyat jadi sasaran produk-produk korporasi multinasional. Dampak lanjutan mematikan industri lokal. Bahkan perusahaan lokal yang bagus kemudian, mau rela atau terpaksa, harus menerima pinangan untuk diakuisisi dan dikuasai oleh raksasa multinasional.
Kemudian penguasaan sumber daya alam, sebuah modus sejak zaman VOC, kini dilakukan lewat korporasi, seperti Freeport McMoran dan ExxonMobil. Semua ini memerlukan politik ekonomi komprehensif yang modern dan canggih. Untuk itu, negara dilemahkan, pemerintah dibuat menjadi "patuh" lewat persuasi dan intervensi. Elite dikooptasi dan dibuat tak berdaya, rakyat dininabobokan dan dibuat bodoh, termasuk di dalamnya dilakukan infiltrasi budaya pasar dan pola pikir instan melalui berbagai media dan lifestyle.
Apabila sebagian kalangan ekonom dan kelas menengah mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi neoliberalisme, akibat pendidikan dan pembudayaan ideologi pasar bebas yang cukup berhasil, rakyat kebanyakan di lapisan bawah justru lebih cerdas melihat karena mengalami langsung akibatnya dan paling menjadi korban di garis terdepan.
Pada akhirnya, neoliberalisme tidak dapat dipandang sebagai paham ekonomi yang bersifat netral. Dan bila melihat motif dasar ideologi dan praktek riil sebagai perwujudan aktualitas ideologinya, pendukung dan pelaksananya tidak dapat dibenarkan secara ekonomi, ekologi, sosial, dan moral. Mengatakan ekonomi neoliberal adalah netral kelihatannya menjadi terlalu lugu, dan bila yang menyatakan adalah para "ahli", mereka menjadi sangat misleading.
URL Source: http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/06/16/Opini/krn.20090616.16
Frans Wibawa
Praktisi pasar modal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya