Perekrutan Berbasis Pragmatisme

Oleh: Yusuf Maulana

Beberapa tokoh daerah yang menjadi pejabat publik ataupun politisi belakangan mengubah haluan politiknya dengan bergabung ke Partai Demokrat.

Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi mengikuti jejak Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Selain dua nama ini, Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf juga disebut-sebut segera berpindah ke Partai Demokrat (PD).

Zainul Majdi sebelumnya adalah kader Partai Bulan Bintang, partai yang pernah mengantarkannya duduk di Komisi X DPR periode 2004-2009. Meski baru resmi bergabung, Zainul Majdi dipercaya penuh untuk menjadi Ketua DPD PD NTB. Sama halnya dengan Zainul Majdi, sebelum dipercaya sebagai Ketua DPD PD Sulawesi Selatan, Arief Sirajuddin adalah Ketua DPD Partai Golkar Sulsel.

Perpindahan dua politisi itu merupakan keuntungan besar bagi PD. Wajar jika kemudian muncul tudingan PD aktif membajak kepala daerah di luar anggota partainya.

Namun, politisi PD membantah apabila perpindahan semacam itu dikaitkan dengan strategi membirukan daerah dalam pesta demokrasi. Dalam ungkapan seorang politisi PD, alih-alih membajak, perpindahan itu ibarat pernikahan: telah ada kecocokan satu sama lain.

Ungkapan ini menyiratkan bahwa perpindahan itu bukan semata-mata sebuah kebetulan, melainkan proses terencana yang melibatkan dua pihak: PD dan tokoh publik. Maka, naif jika masih ada politisi PD yang bergeming menyebutkan perpindahan itu peristiwa tanpa rancangan dan motif tertentu.

Simbiosis


Perpindahan pejabat dan tokoh publik itu disebut-sebut bagian dari strategi PD menjaring massa untuk Pemilu 2014. Zainul Majdi amat mengakar dan dihormati di NTB, sama halnya dengan Arief Sirajuddin yang telah banyak makan asam garam di dunia politik, bisnis, dan olahraga. Dengan popularitas semasa menjabat yang nyaris tanpa cacat moral, nama keduanya menjadi daya tarik pemilih. Tidak hanya itu, karisma yang melekat pada keduanya jadi modal penting mengawal agenda PD di mata konstituen di dua wilayah itu.

Pelbagai modal melekat dan keuntungan yang didapat dengan merekrut pejabat dan tokoh publik itu diprediksi akan meringankan kerja PD dalam pemilu. Mesin politik partai tinggal menopang dan mempertahankan kredibilitas ketokohan di mata publik dengan hasil akhir dukungan pada PD kian meningkat.

Para pejabat dan tokoh publik terekrut itu tentu saja tak hanya mengangkat kaki, lantas menikmati hasil instan dari perpindahan partai yang dilakukannya. Keikutsertaan ke PD bukan tanpa motif dan kalkulasi. Di sinilah letak keseriusan kerja keras si pejabat dan tokoh publik diuji.

Seperti mur dan baut, keduanya saling membutuhkan. Meski sebagai petahana yang diprediksi menjabat posisi sama pada periode berikutnya, Zainul Majdi tak bisa mengandalkan nama besar diri dan keluarga dalam melancarkan program kerjanya di DPRD setempat. Bagi Arief Sirajuddin, kedekatan dengan pelbagai pihak tak bisa jadi alasan mengalihkan pandangan dari kalkulasi kekuatan untuk maju sebagai kepala daerah lebih tinggi selepas tak lagi menjabat wali kota. Keduanya butuh kekuatan besar dan bergaransi. Prasyarat ini ternyata bisa didapat dengan bergabung ke PD.

Jadi, kendati pendekatan elite politisi PD kepada keduanya intensif, tak serta-merta dapat disimpulkan bahwa yang paling berkepentingan hanyalah PD. Kepentingan individu keduanya juga berandil. Partai lama Zainul Majdi sudah tak bisa dikatakan eksis sebagai kekuatan penting perpolitikan daerah. Sementara bagi Arief Sirajuddin, pemecatan oleh partai lamanya membuat ia ingin membuktikan diri bukan pecundang. Lebih-lebih posisi gubernur menarik perhatian untuk tidak dilewatkan begitu saja.

Ideologi

Adanya anggota baru untuk menjadi elite politik PD di daerah tidak dipersoalkan di tubuh partai itu. Simbiosis mutualisme antarkepentingan lebih didahulukan daripada kadar ideologi calon yang bergabung. Pemercayaan tokoh publik yang baru bergabung ke PD untuk menjabat ketua DPD mengesankan bahwa tak ada lagi soal beda ideologi. Konflik kepentingan pada masa silam seolah-olah sudah diputihkan begitu seorang tokoh publik masuk PD.

Seseorang muncul sebagai politisi yang membanggakan partai bukan lantaran hasil pengaderan partai, melainkan hasil teropongan prospektif. Acuannya jelas: pragmatisme, mencari manfaat, atau menjaga kepentingan meski itu untuk tempo singkat saja.

Tidak mengherankan jika publik memandang PD rajin mengambil figur politisi yang sudah jadi di partai lain ketimbang mencetak sendiri lewat mekanisme internal partainya. Kalaupun bukan termasuk politisi sudah jadi, senyampang memiliki popularitas juga ditoleransi tanpa memandang soal kapasitas.

Perekrutan mengedepankan popularitas memang menguntungkan, tetapi partai jadi lupa memikirkan pengaderan. Selain itu, bila pengaderan diukur dari popularitas, permainan citra dijadikan kiblat berpolitik di partai. Itu sebabnya, PD begitu peka bila ada petingginya yang disudutkan lantaran ada citra yang terusik. Bila cara-cara ini terus dipertahankan, PD tak akan beranjak matang seiring dengan membesarnya dukungan pemilih.

Yusuf Maulana Bekerja pada Institut Analisis Propaganda

Sumber: http://cetak.kompas.com/read/2011/04/14/04011224/perekrutan.berbasis.pragmatisme.