Oleh: Ninuk Mardiana
Indonesia mengalami harga pangan yang tinggi setahun terakhir. Tingginya harga pangan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Pada Januari 2008, pedagang tahu dan tempe berdemonstrasi di depan Istana Merdeka menuntut penurunan harga kedelai yang mayoritas masih diimpor.
Harga pangan pokok, beras, juga bergerak naik, sementara pemerintah mengatakan, produksi terus naik. Harga bahan pangan lain, seperti jagung, minyak goreng, dan terigu, juga naik lebih dari dua kali lipat.
Kenaikan harga disebabkan beberapa hal secara bersamaan, seperti kenaikan harga pangan dunia secara tajam. Naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan pupuk juga menyebabkan biaya produksi pangan meningkat.
Tingginya harga pangan memunculkan kekhawatiran terjadinya gejolak sosial. Namun, yang harus lebih diwaspadai adalah menurunnya kualitas hidup sebagian besar masyarakat.
Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dalam kertas kerja Konferensi Tingkat Tinggi Keamanan Pangan Dunia di Roma awal Juni 2008 mengingatkan meskipun secara nasional konsumsi pangan masyarakat tidak menurun akibat naiknya harga pangan, perubahan nyata dapat terjadi pada konsumsi individu masyarakat miskin.
Orang miskin akan tetap membeli beras walaupun harga mahal dengan mengorbankan biaya pendidikan dan kesehatan serta mengurangi konsumsi bahan pangan lain yang lebih bergizi. Situasi kurang gizi dapat terjadi berkepanjangan akibat penurunan kualitas manusia yang oleh majalah Economist disebut silent tsunami.
Perubahan struktural
Kenaikan harga pangan bukan sekali ini saja terjadi meskipun dalam nilai riil kenaikan harga pangan utama dunia saat ini yang tertinggi dalam 30 tahun terakhir.
Yang membedakan dengan kenaikan sebelumnya adalah keterkaitan erat di antara pasar komoditas pertanian akibat kenaikan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, terutama di China dan India, juga keterkaitan antara harga komoditas pertanian dan yang lain, seperti BBM, bahan bakar nabati, dan instrumen pasar uang yang meningkatkan harga dan permintaan pangan serta melemahnya nilai tukar dollar AS terhadap banyak mata uang lain.
Situasi saat ini juga berbeda karena diiringi volatilitas harga lebih dari sebelumnya. Hal ini mengindikasikan tipisnya pasokan pangan serta keterkaitan pasar komoditas pangan.
Promosi dan proteksi
Situasi di atas menuntut pemerintah merespons dengan kebijakan yang cepat dan cermat melalui promosi dan proteksi pertanian untuk melindungi petani kecil, orang miskin, dan kelompok marjinal dari persaingan pasar bebas yang tidak adil.
Tingginya harga pangan selain ancaman sebenarnya juga peluang untuk petani kecil sepanjang biaya produksi, seperti harga pupuk dan benih tidak naik melebihi biaya produksi petani dan tersedia tepat waktu, infrastruktur antara lain pengairan dan transportasi terjamin, dan ada kebijakan yang memberi akses petani kecil dan buruh tani memanfaatkan lahan tidur.
Pembiayaan untuk produksi tanaman pangan padi, palawija, dan tebu selayaknya diperbesar dari yang saat ini kurang dari Rp 5 triliun, sementara pembiayaan untuk satu kompleks apartemen bisa mencapai Rp 8 triliun.
Promosi juga dapat diberikan melalui akses pasar di dalam dan luar negeri serta kebijakan agroindustri pedesaan agar petani menikmati harga pangan yang tinggi sehingga mereka terangsang berproduksi dan meningkat pendapatannya.
Upaya mendorong swasta besar domestik dan asing berinvestasi di bidang pertanian, khususnya pangan, harus dipikirkan cermat dan hati-hati serta tetap memerhatikan kepentingan petani kecil, kelompok marjinal, dan masyarakat lokal. Pengembangan pangan lokal benar-benar dilaksanakan untuk kemandirian dan kedaulatan pangan.
Jangan sampai terulang kebijakan investasi kelapa sawit yang berorientasi pada asing dan swasta besar. Operasi pasar minyak goreng seperti tertelan bumi dan harga tak beranjak turun meski Indonesia salah satu produsen terbesar minyak sawit.
Di sisi lain, proteksi tetap diperlukan, antara lain untuk merespons perubahan iklim dan eksternalitas yang terjadi akibat kerusakan lingkungan, selain proteksi dari lonjakan harga karena pasar bebas komoditas dunia serta penyelundupan. Perhatian juga harus diberikan kepada masyarakat di wilayah terpencil dan pulau-pulau terpencil.
Hanya respons kebijakan pemerintah yang cepat, cermat, dan dilaksanakan dengan baik hingga ke produsen dan konsumen yang dapat mengubah ancaman menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan kelompok tertinggal.
URL Source:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
ya