SBY: RI Hentikan Pembukaan Hutan untuk Sawit

Indonesia tidak akan menghentikan produksi kelapa sawit, namun pembukaan hutan baru akan dihentikan. Itulah komitmen Indonesia yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai pembukaan Konferensi Oslo untuk Kehutanan dan Perubahan Iklim.

“Kami sudah punya rencana sendiri untuk memenuhi bagian kami dalam kerjasama Indonesia dan Norwegia ini, dalam mengurangi emisi karbon dioksida kami dari deforestasi dan degradasi hutan," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg di Hotel Holmenkolen Rica Park, usai upacara pembukaan konferensi, Kamis, 27 Mei 2010, siang waktu Oslo, Norwegia.

"Pertama, kami punya kebijakan untuk menggunakan lahan terdegradasi untuk kelanjutan dari industri minyak kelapa sawit di Indonesia. Kami akan mengontrol kelanjutan dari usaha dan industri itu, sehingga tidak akan mengganggu hutan yang harus dilindungi. Jadi saya dengan senang hati mengumumkan bahwa kami memiliki banyak lahan yang disebut lahan terdegradasi yang bisa digunakan untuk usaha agrikultur kami, termasuk industri dan perkebunan kelapa sawit,” Presiden menambahkan, seperti disiarkan laman Presiden.

Presiden SBY juga mengatakan bahwa Indonesia mengidentifikasi secara spesifik apa yang harus dilakukan untuk memenuhi bagiannya dalam kerja sama ini, seperti memanajemen lahan gambutnya, menghindari deforestasi, melawan kebakaran hutan, dan memoratotium pemberian izin pengelolaan hutan. Bahkan Presiden SBY berpikir untuk menghentikan pemberian izin untuk pengelolaan lahan gambut untuk keperluan usaha.

Dalam menjalankan kerja sama dengan Norwegia ini, pemerintah pusat akan melibatkan semua pemerintah daerah dan mengikutsertakan komunitas lokal, komunitas adat untuk menjadi bagian dari implemetasi dari kerja sama ini. “Kami akan membuat sebuah agensi khusus dan agensi itu juga akan melibatkan semua segmen masyarakat," ujar SBY.

Agensi ini, lanjut SBY, juga akan membantu monitoring dan verifikasi berdasarkan standar internasioal. "Dengan begitu, saya berharap baik Indonesia maupun Norwegia dapat selalu mengawasi apa yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi kewajibannya.”

REDD+

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan bahwa konferensi Oslo untuk Kehutanan dan Perubahan Iklim sangat penting. “Kami tidak bisa menunggu terselesaikannya negosiasi mekanisme REDD+ di bawah UNFCC,” ujar SBY pada upacara pembukaan konferensi.

“Saya menerima dengan senang hati komitmen yang dibuat di Kopenhagen oleh beberapa negara maju, yang berjumlah 3,5 miliar dolar AS, yang kemudian meningkat menjadi 4,5 miliar dolar AS, Maret lalu, di Pertemuan Paris untuk aksi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) dari 2010 sampai 2012,” kata SBY. Presiden menambahkan, untuk membuat ini jadi nyata, harus dibuat, melalui kerja sama ini, sebuah mekanisme interim untuk diimplementasikan dalam proses UNFCCC setelah negosiasi diselesaikan.

Indonesia bemaksud untuk mencapai sebagian besar target emisi karbon melalui aksi REDD+. “Kami akan mencapai target itu melalui, antara lain, manajemen lahan gambut berkesinambugan. Bekerja dengan rekan negara maju, kami akan melindungi hutan tropis Indonesia yang kaya akan karbon dan keragaman hayati yang peting bagi dunia dengan membantu populasi lokal menjadi lebih sejahtera,” Presiden SBY menjelaskan.

Dalam keynote speech tersebut, Presiden SBY menekankan tiga hal penting. Pertama, pemimpin dunia harus memajukan Copenhagen Accord. “Kita mungkin memiliki pandangan berbeda mengenai apa yang terjadi di Kopehagen, tetapi pesan yang bisa diambil sangat jelas, kita harus membangun momentum. Dua kelompok kerja AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action) dan AWG-KP (Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties Under the Kyoto Protocol) harus menyelesaikan tugas mereka tepat waktu untuk Cancun akhir tahun ini,” SBY menjelaskan.

Kedua, KTT Perubahan Iklim di Cancun, Meksiko, harus bisa menghasilkan keputusan yang berdaya dan bisa diterapkan. Dalam hal ini, sebuah keputusan mengenai REDD+ bisa menghasilkan aksi yang harus kita lakukan. “Ketiga, kita harus mengatasi defisit kepercayaan yang ada dengan membangun proses yang terbuka dan inklusif, serta transparan, sehingga kita bisa membuat lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan kita di Cancun,” SBY menandaskan. (sj)

• VIVAnews

Sember:http://bisnis.vivanews.com/news/read/154057-sby__pembukaan_hutan_untuk_sawit_dihentikan

Banalitas Demokrasi

Oleh: Ahyar Anwar


Jean Jacques Rousseau adalah seorang filsuf romantik yang menuliskan pemikiran politiknya dalam sebuah buku penting berjudul Du Contract Social yang secara serius meninjau politik dari eksperimentasi empirik dan kemudian memicu revolusi agung di Perancis, 14 Juli 1789.

Rousseau dalam bukunya menegaskan, ”Demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang sempurna dan hanya rakyat yang terdiri dari dewa-dewa saja yang dapat diperintah secara sempurna.” Mengapa ia tidak percaya dengan demokrasi? Setidaknya ada tiga alasan mendasar yang diajukan. Pertama, pemimpin yang terpilih dalam sebuah proses demokrasi tidak lagi memiliki kehendak individual dan hanya punya satu kehendak, yaitu kehendak umum. Kedua, semua representasi hasil demokrasi berupa legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah sekumpulan makhluk moral. Ketiga, beban sosial yang ditanggung rakyat semakin rendah karena orientasi kesejahteraan ada pada rakyat.

Pemimpin yang terpilih dari sebuah proses demokrasi adalah representasi kehendak umum. Pernyataan tersebut secara tegas mempersoalkan bahwa ada perbedaan mendasar antara kehendak pribadi dan kehendak sosial. Maka, siapa pun yang terpilih dalam sebuah proses demokrasi dan mengambil keputusan secara individual atau kelompok yang terbatas adalah bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan.

Pada pernyataan kedua semua unsur produk demokrasi, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, adalah orang-orang yang terikat sikap moral tinggi. Mereka adalah makhluk-makhluk moral yang tidak berkehendak untuk memainkan kebebasan individualnya dan segala kepentingan kelompoknya untuk mencederai kehendak umum rakyat.

Pada asumsi ketiga, jelas sekali Rousseau ingin membedakan posisi rakyat pada sistem pemerintahan monarki dengan demokrasi. Pada monarki, beban rakyat sangat berat karena rakyat harus bekerja keras untuk kekayaan negara yang dikuasai sekelompok elite. Sementara itu, dalam demokrasi, negaralah melalui sekelompok manusia yang dipilih secara moral yang bekerja keras menyejahterakan rakyatnya.

Dengan menilik pemikiran Rousseau, jelas sekali kita dapat memahami mengapa Rousseau menegaskan bahwa demokrasi tidak cocok bagi manusia. Demokrasi seharusnya melahirkan manusia yang memegang teguh kehendak umum rakyat dan dapat dipercaya sebagai makhluk moral mengendalikan tiga pilar kekuasaan politik secara spiritual.

Demokrasi awalnya dikonstruksikan untuk menggantikan bentuk pemerintahan monarki. Maka, demokrasi yang paling banal adalah demokrasi yang justru melahirkan individu aristokrat. Secara tegas, Rousseau menjelaskan, dalam monarki, kekuatan umum melekat pada kekuatan pribadi; kehendak umum terikat pada kehendak individu.

Siapa yang paling berperan dalam sirkulasi moral dan kehendak umum dalam demokrasi di Indonesia? Tentu dengan mudah kita akan menemukan titik rotasi politik dan demokrasi pada partai politik. Bayangan Rousseau tentang parpol adalah sebuah institusi moral yang melahirkan makhluk-makhluk moral dan pemimpin-pemimpin yang kehilangan kehendak pribadinya dan hanya memiliki kehendak umum rakyat dalam dirinya.

Gagal memainkan peran

Jika kita menilik situasi demokrasi di Indonesia, setidaknya hasil dari Pemilu 2009 menunjukkan jelas sekali parpol gagal memainkan peran sebagai institusi moral dan produsen kehendak umum rakyat. Celakanya, parpol memainkan peran mendasar dalam proses demokrasi.

Kekuasaan politik apa yang tidak disentuh oleh parpol? Presiden sebagai makhluk kehendak umum tertinggi diajukan oleh parpol. Legislator-legislator dalam semua tingkatan ditawarkan melalui keanggotaan-keanggotaan parpol. Melalui legislator dan presiden, kepentingan parpol- parpol mengalir dalam penentuan jabatan yudikatif.

Pada konteks tersebut, parpol adalah pusaran besar politik yang ”memblender” prinsip-prinsip trias politika yang diajukan Montesquieu menjadi satu kesatuan yang justru tak terpisahkan. Bayangan Montesquieu bahwa trias politika akan melahirkan sebuah mekanisme kontrol yang menjaga titik moral antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan nyata terbantahkan di Indonesia. Di Indonesia, kepentingan parpol memainkan peran monarki terselubung dan membuat nihil dan absurdnya moralitas politik di Indonesia, lalu tentu saja membuat tidak jelasnya transaksi kehendak umum dalam proses demokrasi. Satu-satunya kekuasaan rakyat sebagai representasi kehendak umum hanya pada saat rakyat melakukan pemilihan politik di bilik suara. Segera setelah bilik suara dibuka dan dihitung, kehendak umum berpindah pada kehendak-kehendak pribadi.

Itulah sebabnya pusaran politik di Indonesia selalu sulit ditebak dari sisi rakyat. Logika dan segala bentuk silogisme apa pun akan kacau dalam memahami logika dan silogisme politik di Indonesia. Termasuk soal transaksi politik terkait Bank Century, kelabilan Partai Golkar, ”naik kelas”-nya Sri Mulyani, bebasnya Anggodo Widjojo, misteri-misteri rahasia dibalik skandal moral yang dimunculkan Susno Duadji, hingga fenomena rakyat yang bekerja membayar pajak dan dirampok oleh negara melalui oknum-oknum makhluk amoral.

Banalnya demokrasi kita dan punahnya makhluk-makhluk moral membuat negara ini lebih menyerupai monarki yang dipenuhi ”serigala-serigala” Machiavelian yang banyak beredar dalam belantara trias politika. Banalnya politik Indonesia membuat rakyat hanya bisa bertanya, ”Kapankah parpol bisa menjadi pabrik moral yang mengusung kehendak rakyat?” Tentu dengan harapan yang tak banyak tersisa.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/24/04423025/banalitas.demokrasi


Ahyar Anwar Dosen Universitas Negeri Makassar

Pengkhianatan terhadap Buruh Migran

Oleh: Wahyu Susilo



Bukan hal yang mengejutkan ketika membaca berita bahwa yang ditandatangani oleh Menakertrans RI dan Menteri Perburuhan Malaysia pada tanggal 18 Mei 2010 bukan memorandum of understanding, melainkan hanya letter of intent mengenai penempatan dan perlindungan pekerja rumah tangga migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.

Dokumen tersebut belum memiliki ikatan hukum yang tegas dan rinci yang mengatur masalah penempatan dan perlindungan PRT migran yang hingga saat ini berada dalam situasi kerentanan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Pesimisme mengenai hasil negosiasi mengenai memorandum of understanding (MOU) baru tentang penempatan dan perlindungan buruh migran sudah terlihat dari keengganan pemerintah kedua negara melibatkan masyarakat sipil dalam negosiasi tersebut. Draf dokumen MOU juga tak bisa diakses oleh publik. Ketertutupan proses inilah yang mengindikasikan ada yang salah dalam negosiasi tersebut.

Penandatanganan letter of intent (LOI) ini tak lebih dari upaya penyelamatan muka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia Mohammad Nadjib bin Tun Abdul Razak ketika negosiasi untuk finalisasi MOU mengenai penempatan dan perlindungan PRT migran antara Indonesia dan Malaysia menemui jalan buntu. Situasi ini memperlihatkan bahwa perlindungan buruh migran (terutama PRT migran) belum menjadi perhatian utama kedua pemimpin meski dari hari ke hari terus terjadi pelanggaran HAM terhadap buruh migran Indonesia di Malaysia.

Menurut catatan Migrant Care, sepanjang tahun 2009 telah terjadi 1.018 kasus kematian buruh migran Indonesia yang diakibatkan oleh penganiayaan majikan, kekerasan oleh RELA (milisi sipil di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia) dan Polisi Diraja Malaysia, serta kecelakaan kerja. Sementara itu, hingga April 2010, jumlah buruh migran Indonesia yang meninggal di Malaysia mencapai 40 orang. Tiga orang di antaranya korban penembakan semena-mena Polisi Diraja Malaysia yang hingga kini kasusnya masih dalam proses investigasi.

Urgensi agar Indonesia dan Malaysia memiliki MOU yang komprehensif untuk perlindungan PRT migran didasarkan pada cita-cita untuk mengakhiri situasi nirproteksi yang berlangsung hingga saat ini. MOU yang ditandatangani kedua negara tahun 2006 bukan menjadi payung perlindungan bagi PRT migran, melainkan malah menjadi perangkap dan potensi bagi terjadinya pelanggaran HAM terhadap buruh migran. Pelapor Khusus PBB untuk Perlindungan Hak Asasi Buruh Migran Jorge Bustamante menyatakan, klausul penahanan paspor buruh migran oleh majikan adalah bentuk pelanggaran hak-hak sipil politik buruh migran. MOU 2006 juga tidak mengadopsi perlindungan hak-hak buruh, seperti ketentuan mengenai upah layak, kebebasan berserikat, dan ketentuan soal hari libur.

Kegagalan negara

Kegagalan kedua negara memberikan perlindungan bagi buruh migran Indonesia adalah bentuk pengkhianatan mereka terhadap orang-orang yang selama ini berjasa bagi kemajuan dan kemakmuran kedua negara. Di Indonesia, negara dan pihak swasta telah banyak mengambil keuntungan dari jerih keringat buruh migran. Semasa masih menjadi calon buruh migran, mereka sudah diwajibkan membayar 15 dollar AS untuk disumbangkan kepada negara di pos pendapatan negara bukan pajak. Pihak swasta (pengerah tenaga kerja, perusahaan asuransi, perusahaan angkutan, dan perbankan) juga berebut rezeki dari potongan-potongan gaji buruh migran. Ketika anggaran pembangunan yang seharusnya menjadi komponen utama pengembangan wilayah pedesaan digerogoti oleh kultur birokrasi yang korup, aliran remitansi mendinamisasi aktivitas ekonomi di pedesaan-pedesaan.

Di Malaysia, cucuran peluh buruh migran Indonesia masih dipajaki untuk levy (pajak) yang masuk menjadi pendapatan negara. Meski dibayar dengan upah rendah, produktivitas buruh migran Indonesia sangat berkontribusi di sektor perkebunan kelapa sawit dan kakao yang menjadi andalan Malaysia di perdagangan komoditas global. Kemolekan Malaysia yang ditunjukkan dari Twin Tower, Sirkuit Sepang, dan konstruksi Kota Modern Putra Jaya tidak pernah ada tanpa pekerja konstruksi Indonesia yang mayoritas direkrut tanpa dokumen.

Kegagalan kedua negara memfinalisasi MOU perlindungan buruh migran sangat bertolak belakang dari kuatnya keinginan komunitas internasional mewujudkan instrumen internasional bagi perlindungan pekerja sektor rumah tangga. Salah satu agenda utama pertemuan ILO, Juni 2010, adalah merumuskan standar-standar internasional bagi perlindungan pekerja di sektor rumah tangga. Ini inisiatif progresif bagi perwujudan Konvensi ILO untuk Perlindungan Pekerja di Sektor Rumah Tangga.

Dengan demikian, walau kedua negara merupakan anggota Dewan HAM PBB serta meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional dan juga Deklarasi ASEAN untuk Penghormatan dan Perlindungan Hak-hak Buruh Migran, komitmen untuk penegakan HAM buruh migran masih tetap diragukan. Tampaknya penegakan HAM hanya berhenti di lembaran negara (dalam bentuk UU) dan belum konkret menjadi tindakan negara.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/24/04443615/pengkhianatan.terhadap


Wahyu Susilo Policy Analyst Migrant Care

Tantangan Menteri Keuangan Baru

Oleh: Faisal Basri



Sejak kemerdekaan, posisi menteri keuangan telah diisi oleh beragam latar belakang: politisi, akademisi, teknokrat, dan profesional. Setiap dari mereka menghadapi lingkungan politik yang berbeda dan tantangan yang berbeda pula.

Setelah reformasi, hanya pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri posisi menteri keuangan tidak berganti. Menteri keuangan berganti dua kali pada masa Presiden Abdurrahman Wahid.

Pada masa jabatan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menteri keuangan pertama hanya bertahan sekitar setahun. Adapun pada masa jabatan kedua Yudhoyono lebih singkat lagi, yakni sekitar tujuh bulan.

Pergantian menteri keuangan kali ini sangat sarat nuansa politik. Presiden tampaknya mengambil pilihan ini agar kekuatan koalisi bisa lebih efektif menopang kebijakan pemerintah dan hubungan dengan DPR pulih pascakasus Bank Century.

Menteri Keuangan yang baru diharapkan bisa mengemban misi politis tersebut. Agus Martowardojo merupakan bankir senior yang telah cukup lama menakhodai bank terbesar di Indonesia.

Ia dikenal sebagai bankir yang tegas dan punya prinsip. Tentu saja tak ada gading yang tak retak. Salah satu ”cela” selama memimpin Bank Mandiri adalah pernah bersitegang dengan serikat pekerja. Kasus ini masih menggantung di kepolisian.

Jika Agus Martowardojo berhasil mengemban misi politis, sejumlah tantangan menghadang. Pertama, tidak ada salahnya mencoba untuk menggunakan pendekatan korporasi dalam melanjutkan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Ia bisa memulai dengan restrukturisasi organisasi dengan lebih membuat unit-unit yang memiliki fungsi khusus—seperti Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Pengelolaan Kekayaan Negara—lebih otonom, dengan aturan kepegawaian dan remunerasi yang lebih luwes.

Pengelolaan APBN

Penerimaan negara selama triwulan pertama tahun 2010 tampaknya cukup menggembirakan. Namun, tidak demikian dengan sisi pengeluaran. Realisasi pengeluaran pemerintah pusat cenderung lebih buruk daripada tahun lalu. Hal ini terlihat pula dari konsumsi pemerintah pada triwulan pertama tahun 2010 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,8 persen (year-on-year). Inilah masalah kedua yang sudah menghadang.

Jika masalah ini berlanjut, rekening pemerintah di Bank Indonesia akan tetap menumpuk seperti yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Sudah barang tentu hal ini menimbulkan dampak kontraksi di dalam perekonomian, apalagi jika pemerintah semakin gencar menerbitkan surat utang baru. Perputaran likuiditas yang tidak lancar mengakibatkan penurunan suku bunga bakal terhambat.

Karena APBN-Perubahan 2010 telah tuntas dibahas di DPR, Menteri Keuangan yang baru bisa fokus pada upaya pengelolaan anggaran agar penerimaan sesuai target dan pengeluaran lancar di segala lini.

Wakil Menteri Keuangan yang sebelumnya menjabat Dirjen Anggaran diharapkan langsung tancap gas untuk mengenyahkan sumbatan-sumbatan yang membuat pengeluaran tidak lancar. Wakil Menteri Keuangan harus menjalin komunikasi intensif dengan kementerian teknis agar pencairan dana sesuai jadwal dan sesuai dengan peruntukannya.

Reformasi perpajakan sejauh ini belum menghasilkan kenaikan nisbah pajak (tax ratio). Menteri Keuangan baru mengemban tugas untuk meningkatkan kapasitas penerimaan. Para pembayar pajak nakal harus ditindak tanpa pandang bulu. Hanya dengan peningkatan nisbah pajak secara signifikan yang akan membuat kita lebih mandiri.

Manajemen makroekonomi

Sementara kalangan menilai bahwa sosok Agus Martowardojo tidak memiliki latar belakang pengetahuan makroekonomi yang memadai sebagaimana melekat pada sosok Sri Mulyani Indrawati. Tim ekonomi kian lemah mengingat baik Menko Perekonomian maupun Wakil Menteri Keuangan juga bukan berasal dari kalangan ekonom. Ditambah lagi, Anggito Abimanyu mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam keadaan normal tanpa gejolak, boleh jadi tim ekonomi yang sekarang akan mampu mengemban tugas rutin plus melanjutkan reformasi di jajaran Kementerian Keuangan.

Untuk mengantisipasi keadaan terburuk, kedua petinggi Kementerian Keuangan perlu merekrut dengan saksama tenaga yang betul-betul ahli, berpengalaman, dan teruji untuk mengasah kepekaan membaca gelagat pasar serta memilih instrumen kebijakan terbaik untuk menjaga kestabilan makroekonomi. Rendah hati dan mau mendengarkan dari berbagai kalangan adalah kunci keberhasilan mereka.

Akan sangat membantu kalau posisi Gubernur Bank Indonesia segera terisi agar gerak maju perekonomian ditopang oleh kekuatan penuh.

URL Source: http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/05/24/0303199/tantangan.menteri.keuan

Faisal Basri
Pengamat Ekonomi

Keputusan (Berat) SBY Melepas Sri Mulyani

Oleh: Pramono Anung Wibowo


Merujuk pada perjalanan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari periode pertamanya hingga saat ini memasuki awal periode kedua, peran Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan tidak terbantahkan lagi sangat vital.


Bahkan, Sri Mulyani tidak saja berperan dalam tugasnya sebagai kekuatan utama pemerintahan, tetapi juga ikut menjadi bagian penting yang menentukan naik turunnya popularitas Presiden SBY di masyarakat. Dalam politik dengan sistem demokrasi modern seperti diterapkan Indonesia yang presidennya dipilih secara langsung,kebijakan pemerintah yang kemudian dinilai dengan tingkat kepuasan masyarakat adalah yang menyangkut masalah ekonomi.

Di situlah peran Sri Mulyani ikut melambungkan popularitas SBY yang dalam periode pertama,yakni di akhir tahun 2008, sempat terpuruk akibat krisis serta kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terlalu tinggi. Catatan penulis,survei yang dilakukan Indobarometer pada Juni 2008 atau satu bulan pascakenaikan harga BBM popularitas Presiden dalam hal tingkat kepuasan menurun hingga di bawah 50%, berada pada titik terendah sepanjang hasil survei.

Namun apakah hal itu ada implikasi politik terhadap SBY dalam Pemilihan Presiden 2009? Ternyata jawabannya tidak. Tidak adanya implikasi politik terhadap SBY atas krisis serta kebijakan yang tidak populis itu karena peran Sri Mulyani yang kala itu menjadi menteri keuangan bisa kembali mengantarkan simpati publik kepada SBY. Program populis semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT),

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah salah satu contoh bagaimana kelihaian Sri Mulyani dalam mengelola keuangan. Padahal, dalam waktu yang bersamaan banyak pihak yang mengalamatkan tudingan bahwa pemerintahan dan sistem ekonominya menganut neoliberalisme. Toh, hal itu tidak mengurangi simpati masyarakat atas program-program ekonominya.

Dalam poin tersebut, sangat sulit menghindar untuk tidak memberikan apresiasi terhadap Sri Mulyani sebagai penopang utama pemerintahan SBY di periode pemerintahan SBY. Hal itu juga yang kemudian kembali menempatkan Sri Mulyani pada pos semula sebagai menteri keuangan. Bahkan, dalam pertemuan antara SBY dengan pemimpin redaksi beberapa media di Cikeas,satu-sa-tunya nama yang disebut akan dipertahankan dalam susunan kabinetnya adalah Sri Mulyani.Itu menunjukkan pengakuan SBY betapa besarnya perannya.

Namun, setelah pemerintahan SBY periode kedua terbentuk, dalam fase tertentu Sri Mulyani agak overconfident sehingga dia mengabaikan hal yang berkaitan dengan kepentingan politik. Tanpa disadari dan mungkin juga tanpa diantisipasi, sikap overconfident itulah yang kemudian menimbulkan gesekan secara pribadi dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang kemudian berujung pada kasus Bank Century. Secara prinsip, banyak kalangan yang menilai Sri Mulyani sebagai menteri keuangan sangat excellent.

Dia cukup mampu, bahkan ketika harus berhadapan dan bernegosiasi dengan dunia internasional terkait masalah-masalah ekonomi. Namun, secara pribadi,penulis harus objektif untuk menilai bahwa sebagai pemimpin salah satu kementerian yang strategis dia seharusnya tidak boleh overconfident karena akhirnya hal itulah yang membenturkan dirinya pada berbagai kelompok yang juga ada di lingkungan pemerintah.

Pada akhirnya, SBY sebagai presiden harus mengalkulasikan secara politis bagaimana bisa mempertahan kan pemerintahannya hingga 2014.Dengan terus berbenturan dengan kelompok dan kepentingan tertentu, Presiden SBY harus dengan berat hati mengizinkan Sri Mulyani menjadi Managing Director World Bank.

Tidak ada alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa SBY tidak berat melepaskan Sri Mulyani karena harus kehilangan salah satu penopang utamanya.Namun, sekali lagi, hal itu secara kalkulasi politik harus dilakukan untuk menyelamatkan dan mempertahankan pemerintahan ini sampai 2014.

Tantangan Berat ke Depan

Secara umum, tidak bisa dimungkiri bahwa Sri Mulyani telah meletakkan dasar pembangunan ekonomi dan reformasi birokrasi pemerintahan, khususnya di perpajakan yang nantinya cukup bisa dilanjutkan oleh Agus Martowardodjo sebagai penerusnya. Namun apakah penerusnya itu bisa seperti Sri Mulyani, hal itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena tentu sudah banyak pertimbangan baik secara kematangan maupun kemampuan di bidangnya.

Namun, tantangan berat untuk pemerintahan ke depan dengan menteri keuangan yang baru nanti akan selalu dibayang-bayangi kelebihan Sri Mulyani yang piawai berkomunikasi dengan dunia internasional, terutama pelakupelaku pasar dunia. Karenanya, jika Agus Martowardodjo tidak menjalin komunikasi dengan dunia pasar ekonomi di dunia internasional pasti akan menghadapi hambatan seperti ketika Aburizal Bakrie menjabat sebagai menteri perekonomian, juga bagaimana ketika Rizal Ramli sebagai menteri perekonomian.

Dalam kasus itu, tentu berbeda bagaimana hubungan Indonesia dengan dunia luar walaupun tentu yang paling prinsip adalah bahwa menteri keuangan baru tidak boleh terlalu patuh pada kepentingan dunia global. Tantangan lain, secara politik dengan tidak bisanya Presiden SBY untuk mencalonkan diri lagi dalam Pilpres 2014 juga akan menjadi acuan bagi partai politik peserta koalisi maupun di luar koalisi untuk tidak begitu saja menyetujui apa yang akan menjadi kebijakannya. Pengalaman Pemilu 2009 akan menjadi pelajaran bagi partai politik dengan tidak akan begitu saja menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam hal perekonomian jika itu dianggap tidak menguntungkan kepentingan politiknya.(*)
URL Source: http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/326270/



Pramono Anung Wibowo
Wakil Ketua DPR,
Politikus PDI Perjuangan

LOWONGAN FIELD ASSISTANT TRAINEE (FAT)

RAJAWALI PLANTATIONS

Rajawali Plantations adalah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang sedang berkembang di bawah Rajawali Group dengan Kantor Pusat di Jakarta dan kebun yang tersebar di daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua dan Papua Barat. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, kami mengundang tenaga professional yang berkualitas untuk berkembang bersama kami untuk ditempatkan di lokasi perkebunan dengan posisi:

FIELD ASSISTANT TRAINEE (FAT)
TRAINEE ASISTEN LAPANGAN

FIELD ASSISTANT TRAINEE (FAT) TRAINEE ASISTEN LAPANGAN
Field Trainee Assistant akan mengikuti program pelatihan selama 6 (enam) bulan di lokasi Training Centre Rajawali Plantations di Kalimantan Selatan. Setelah lulus dari program pelatihan ini peserta akan langsung ditempatkan di lokasi perkebunan Rajawali Plantations.


Kualifikasi:

• Pria, belum menikah, usia maksimum 27 tahun.
• Fresh Graduate, Pendidikan Minimal D III Pertanian dengan Jurusan Agronomi, Ilmu Tanah, Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan dan Teknologi Pertanian, Budidaya Tanaman Perkebunan
• IPK min. 2,7 (skala 4)
• Bersedia menjalani ikatan dinas dan ditempakan di seluruh lokasi perkebunan Rajawali Plantations
  

Jika anda menyukai tantangan, memiliki integritas tinggi, motivasi dan jujur dapat mengirimkan berkas lamaran disertai CV, pasfoto terakhir, copy ijazah dan transkrip nilai paling lambat tanggal 31 Mei 2010 ditujukan ke:

HUMAN CAPITAL
RAJAWALI PLANTATIONS
PO BOX 8231
JKSSB 12920
atau
career@rajawaliplantions.com




Waktu dan pelaksanaan testing dan interview akan diberitahukan kemudian.

Hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses untuk mengikuti seleksi.

Lowongan Total Quality Environmental Trainee (TQT – 10)

MINAMAS GEMILANG, PT

MINAMAS PLANTATION adalah salah satu perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonseia (terdiri lebih dari 250.000 ha perkebunan dan 20 pabrik) serta merupakan bagian dari SIME DARBY GROUP (www.simedarby.com) perusahaan perkebunan terbesar di dunia. Dengan jumlah karyawan lebih dari 30.000 orang di Aceh, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, kami bersama-sama maju untuk menjadi perusahaan kelas dunia.

Untuk mendukung operasional kami, saat ini kami memerlukan tenaga-tenaga berbakat dan memiliki motivasi kuat untuk menjadi bagian dari “ Winning Team” kami.

Total Quality Environmental Trainee (TQT – 10)

Kualifikasi :

• Pria, maksimal 30 tahun.
• D3 / S-1 : Agronomi / Teknik Mesin / Teknik Elektro (Arus Kuat)
• Mampu mengoperasikan computer.
• Bahasa Inggris minimal pasif.
• Bersedia menjalani ikatan dinas dan ditempatkan di lokasi kebun seluruh Indonesia
  

Jika Anda sesuai dengan kualifikasi di atas, kirimkan surat lamaran dan CV lengkap Anda paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pemuatan iklan ini, dengan mencantumkan kode jabatan pada sudut kanan atas amplop atau subject e-mail ke :

Human Resources Management
PO BOX 4404
Jakarta 10044
Email : minamas.recruitment@simedarby.com